TEMPO.CO, Bandung - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Nasdem, Muhamad Farhan, meminta polemik pemecatan Helmy Yahya segera diselesaikan. Ia menilai penyelesaian masalah saat ini sekarang berada di pihak Helmy Yahya yang harus berani membuka duduk permasalahan dengan transparan.
“Secara aturan justru sekarang Helmy yang harus menjelaskan tuduhan dari Dewas. Maka saya akan dorong Helmy untuk memberikan penjelasan atas tuduhan Dewas tersebut,” ujar Farhan, Senin 9 Desember 2019.
Sedangkan untuk Dewas, menurut Farhan, harus membeberkan alasan argumentatif mengapa pemberhentian dilakukan. “Saya juga mendesak Dewas mengevaluasi dengan objektif dan menggunakan parameter kuantitatif yang jelas,” katanya.
Farhan menyebut permasalahan tersebut dibahas dalam waktu terbatas selama tiga bulan dengan agenda rencana pada bulan pertama. Waktu ini diberikan kepada Hemy Yahya untuk memberi penjelasan atau jawaban terhadap keputusan Dewan Pengawas.
Untuk dua bulan berikutnya, yaitu waktu untuk Dewan Pengawas menangggapi jawaban Helmy Yahya. “Tiga bulan ini menjadi penentuan, selama periode itu saya meminta semua karyawan TVRI tidak terlibat dalam perselisihan ini. Jangan membuat blok - blok dukungan. Tetap profesional dan menolak politisasi isu TVRI,” katanya.
Farhan juga meminta Ombudsman untuk menuntaskan dugaan tindakan mal administrasi terhadap para crew TVRI. “Selanjutnya, saya mendesak Ombudsman untuk memutuskan perkara gugatan mal-administrasi soal honor crew teknis dan produksi TVRI yang tertunda dengan cepat dan lugas,” ujarnya.
Sebelumnya, Helmy Yahya menuding pemecatan dirinya sebagai Dirut TVRI itu cacat administrasi. Sebaliknya, kubu Dewas tetap konsisten dengan keputusan pemberhentian tersebut.
Pemberhentian Helmy Yahya diberlakukan berdasarkan SK Dewan Pengawas Nomor 3/2019 tanggal 4 Desember 2019 itu, mengharuskan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) turun tangan dan menyarankan kasus pemberhentian diselesaikan secara internal.
