Angkut Harley Ilegal, Garuda Terancam Denda Hingga Rp 100 Juta

Barang bukti diperlihatkan pada konferensi pers terkait penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis 5 Desember 2019. (5/12/2019). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu berhasil mengungkap penyelundupan sepeda motor Harley Davidson pesanan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk, I Gusti Ngurah Askhara dan dua sepeda Brompton beserta aksesorisnya menggunakan pesawat baru Airbus A330-900 Neo milik Garuda Indonesia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Tempo.Co, Jakarta - Kementerian Perhubungan akan mengenakan denda Rp 25 hingga 100 juta kepada PT Garuda Indonesia Persero Tbk. terkait pelanggaran pengangkutan kargo gelap. Denda ini merupakan bentuk sanksi administratif yang dikenakan kepada perseroan.

"Hari ini (Senin, 9 Desember 2019), surat pemberian sanksi administratif sudah disampaikan kepada Garuda Indonesia," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana Banguningsih Pramesti saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Senin sore.

Denda tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan. Dalam beleid itu, pemerintah memiliki empat macam sanksi yang dijatuhkan kepada institusi seumpama melanggar hukum.

Sanksi pertama berupa teguran. Sanksi kedua berupa pembekuan izin. Sedangkan sanksi ketiga ialah pencabutan izin dan sanksi keempat adalah denda administratif. 

Menurut Polana, Garuda Indonesia harus membayar denda selambat-lambatnya tujuh hari dihitung setelah surat sanksi administratif tersebut diterima oleh perseroan. Bila dalam waktu lebih dari tujuh hari denda tidak dipenuhi, Kemenhub memiliki wewenang memprosesnya kembali.

Maskapai penerbangan Garuda Indonesia dengan nomor registrasi GA 9721 jenis Airbus 300-900 pada 17 November 2019 lalu terciduk oleh Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta membawa 18 boks berisi barang selundupan. Benda-benda itu diangkut maskapai dari Prancis menuju Jakarta dan didaratkan di hanggar empat milik PT Garuda Maintenance Facility atau GMF.

Lima belas boks di antaranya berisi suku cadang Harley Davidson seri Electra Glide Shovelhead keluaran 1970-an. Sedangkan tiga boks lainnya berisi dua unit sepeda Brompton serta aksesorisnya yang ditaksir harganya Rp 50 juta. 

Setelah diusut, benda-benda ini miliki penumpang yang ternyata adalah Direktur Utama Garuda Indonesia kala itu, Ari Askhara. Pada 5 Desember 2019, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir memberhentikan Ari dari jabatannya. Menyusul Ari, empat direktur lainnya dikabarkan turut dinon-aktifkan.






Kemenhub Sebut Perlindungan untuk Driver Ojol dan Penumpangnya Masih Jadi Perdebatan

53 menit lalu

Kemenhub Sebut Perlindungan untuk Driver Ojol dan Penumpangnya Masih Jadi Perdebatan

Kemenhub menjelaskan masih terjadi perdebatan soal jaminan perlindungan atau asuransi driver ojol dan penumpangnya.


Kemenhub Gratiskan Sertifikasi Motor Listrik, Percepat Elektrifikasi Kendaraan di Indonesia

2 jam lalu

Kemenhub Gratiskan Sertifikasi Motor Listrik, Percepat Elektrifikasi Kendaraan di Indonesia

Kemenhub mendukung rencana pemerintah mencapai target 2 juta unit sepeda motor listrik pada 2025.


Kemenhub Mulai Bahas Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009: Agar Ojol Jadi Bagian Angkutan Umum

10 jam lalu

Kemenhub Mulai Bahas Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009: Agar Ojol Jadi Bagian Angkutan Umum

Pembahasan revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 itu dilakukan untuk memasukkan ojek online alias ojol masuk menjadi kategori angkutan umum.


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

16 jam lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

19 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


Garuda Tambah Frekuensi Penerbangan Rute Domestik Mulai Oktober 2022

22 jam lalu

Garuda Tambah Frekuensi Penerbangan Rute Domestik Mulai Oktober 2022

Irfan mengungkapkan penambahan frekuensi Garuda dilaksanakan secara bertahap melalui serangkaian evaluasi.


Garuda Indonesia Buka Lagi Rute Penerbangan Makassar-Denpasar

22 jam lalu

Garuda Indonesia Buka Lagi Rute Penerbangan Makassar-Denpasar

Rute penerbangan Garuda lintas pulau itu akan beroperasi tiga kali per minggu mulai 7 Oktober 2022.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

1 hari lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Usulan Harga Tiket LRT Jabodebek Tak Berubah Meski Jadwal Operasi Molor

3 hari lalu

Usulan Harga Tiket LRT Jabodebek Tak Berubah Meski Jadwal Operasi Molor

Meskipun operasi LRT mundur, KAI kemungkinan tidak mengubah harga tiket yang akan ditetapkan Kementerian Perhubungan.


Dugaan Pelanggaran Aplikator Belum Ditanggapi Kemenhub, SPAI Surati Presiden Jokowi

3 hari lalu

Dugaan Pelanggaran Aplikator Belum Ditanggapi Kemenhub, SPAI Surati Presiden Jokowi

SPAI akan bersurat ke Presiden karena laporan dugaan pelanggaran aplikator.