Kemenhub Minta Plt Direksi Garuda Segera Ditunjuk

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Garuda Indonesia. TEMPO/Tony Hartawa

    Ilustrasi Garuda Indonesia. TEMPO/Tony Hartawa

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan meminta PT Garuda Indonesia Persero Tbk segera menunjuk pelaksana tugas alias Plt untuk posisi tokoh kunci atau key person seumpama terjadi pergantian direksi. Key person adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kelaikan maskapai dan keamanan penerbangan.

    "Kami sudah komunikasikan dengan pemegang saham. Kalau ada pemberhentian direktur, harus segera ditunjuk Plt-nya," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana Banguningsih Pramesti di kantornya, Senin, 9 Desember 2019.

    Orang yang bertindak sebagai key person ialah pejabat yang menduduki posisi Direktur Operasi, Direktur Teknik, dan Direktur Keamanan dalam sebuah perusahaan maskapai penerbangan. Key person akan tercantum dalam Surat Izin Angkutan Udara atau SIAU yang dikantongi oleh Kementerian Perhubungan sebagai regulator.

    Adapun berdasarkan informasi yang beredar, dua direktur yang bertindak sebagai key person di Garuda Indonesia merupakan pihak yang ditengarai bakal terdampak pemecatan. Keduanya adalah Direktur Operasi Bambang Adisurya Angkasa serta Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto.

    Selain Iwan dan Bambang, Dewan Komisaris Garuda Indonesia kabarnya hari ini bakal memecat dua direktur lainnya. Keduanya merujuk pada
    Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal serta Direktur Human Capital Heri Akhyar.

    Para direktur ini diduga turut membantu bekas Direktur Utama Garuda Indonesia, Ari Askhara, meloloskan barang gelap berula Harley Davidson dan dua unit Brompton. Barang itu diangkut dalam penerbangan Garuda Indonesia dengan nomor registrasi GA 9721 jenis Airbus 300-900. Pesawat ini mengudara dari Prancis ke Jakarta pada 17 November 2019 lalu.

    Lantaran terbukti membawa barang gelap, Ari lalu dipecat dari perseroan. Menyusul Ari, empat direktur lainnya turut diberhentikan hari ini.

    Ihwal adanya kabar pergantian direksi, Polana memastikan kementeriannya belum mengantongi surat pemberitahuan resmi dari Garuda Indonesia. "Kami baru menerima surat pengangkatan Plt Direktur Utama Garuda," tuturnya.

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.