Sri Mulyani Akui Pengelolaan Laut Masih Tumpang Tindih

Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Kabinet Kerja Jokowi Jilid I tahun 2015-2019 dan Jilid II periode 2019-2024. (Instagram@smindrawati)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan banyak kewenangan antar lembaga negara yang masih tumpah tindih dalam pengelolaan laut Indonesia. Kondisi ini menyebabkan terjadinya inefisiensi dalam penggunaan anggaran negara.

"Ada organisasi yang hampir mirip tugasnya di lokasi yang hampir sama," kata dia dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 9 Desember 2019.

Masalah tumpang tindih kewenangan di laut ini semula disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo di acara yang sama. Untuk itu, Agus berharap ada kebijakan untuk memperbaiki struktur di lembaga pemerintahan.

Sri sepakat dengan Agus. Ia mencontohkan pengelolaan laut yang melibatkan lembaga seperti Direktorat Jenderal Bea Cukai di Kemenkeu hingga TNI Angkatan Laut. Tumpah tindih tak bisa dihilangkan karena kewenangannya berbeda. Namun akibatnya, ada unit di bawah kedua lembaga yang akhirnya memiliki tugas yang hampir mirip.

Tumpang tindih inilah, kata Sri, yang bakal diselesaikan dengan kebijakan Omnibus Law. Selain itu, masalah akan diselesaikan dengan alokasi anggaran yang lebih terkonsolidasi.

Sebab, kata Sri, masih ada alokasi anggaran program pemerintah yang sebenarnya tidak perlu. Ada kegiatan yang bisa selesai dengan duit Rp 100 juta, tapi dianggarkan Rp 150 juta. Bukan karena mark up atau penggelembungan, tapi karena memang sistem yang belum efisien.

Adapun saat ini, rancangan Omnibus Law hampir rampung. Pemerintah menargetkan rancangan ini bakal diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat pada Desember 2019 dan Januari 2020.

FAJAR PEBRIANTO






Hari Ini, DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

23 menit lalu

Hari Ini, DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

Calon pimpinan KPK pengganti Lili Pintauli Siregar adalah Direktur Tata Usaha Negara Kejagung Johanis Tanak, dan auditor BPK, I Nyoman Wara


DIsomasi Paulus Waterpauw, Pengacara Lukas Enembe: Hanya Sampaikan Data Fakta Ada Upaya Kriminalisasi

1 jam lalu

DIsomasi Paulus Waterpauw, Pengacara Lukas Enembe: Hanya Sampaikan Data Fakta Ada Upaya Kriminalisasi

Menurut Roy, buku itu telah menyampaikan upaya kriminalisasi yang ditujukan terhadap Lukas Enembe. Ia juga tidak akan menghubungi Paulus soal somasi


Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

3 jam lalu

Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

Mahfud MD menjelaskan, MA selalu berdalih jika hakim itu merdeka dan tak boleh diintervensi. Namun, tba-tiba muncul kasus Hakim Agung Sudrajat Dimyati


Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

4 jam lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Terpopuler: Luhut Sudah Pakai Mobil Listrik, PLN Batalkan Migrasi Kompor Listrik

5 jam lalu

Terpopuler: Luhut Sudah Pakai Mobil Listrik, PLN Batalkan Migrasi Kompor Listrik

Luhut menyatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah memerintahkan para menteri menganggarkan pengadaan mobil listrik dalam APBN.


Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Dituntut Tujuh Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

8 jam lalu

Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Dituntut Tujuh Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

Jaksa KPK menilai Itong Isnaeni terbukti menerima suap dalam perkara pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP).


Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

14 jam lalu

Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

Jaleswari menyebut absennya Lukas Enembe dalam panggilan KPK itu sebagai ironi. Sebab, seharusnya pejabat sekelas dia dapat memberikan contoh.


Defisit APBN Tahun Depan 2,48 Persen, PKS Ingatkan Sri Mulyani soal Tumpukan Utang

15 jam lalu

Defisit APBN Tahun Depan 2,48 Persen, PKS Ingatkan Sri Mulyani soal Tumpukan Utang

Proyeksi defisit APBN ini lebih rendah dari rancangannya yang sebesar 2,85 persen.


Banggar DPR Sepakat Anggaran Subsidi Energi Rp 211,9 Triliun, Ini Rinciannya

16 jam lalu

Banggar DPR Sepakat Anggaran Subsidi Energi Rp 211,9 Triliun, Ini Rinciannya

Alokasi subsidi energi tersebut terdiri atas subsidi bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan LPG tabung 3 kilogram sebesar Rp 139,4 triliun.


Banggar DPR dan Sri Mulyani Sepakati RAPBN 2023, Defisit Rp 598,2 Triliun

17 jam lalu

Banggar DPR dan Sri Mulyani Sepakati RAPBN 2023, Defisit Rp 598,2 Triliun

Sri Mulyani mengatakan Rancangan APBN 2023 akan dibawa ke pembicaraan tingkat II untuk disetujui dalam sidang paripurna.