Cegah Korupsi, Erick Thohir Pangkas Direksi dan Komisaris BTN

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri BUMN Erick Thohir saat mengikuti sidang kabinet pertama Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 24 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.

    Menteri BUMN Erick Thohir saat mengikuti sidang kabinet pertama Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 24 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir telah memangkas jumlah direksi dan komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN. Restrukturisasi ini dilakukan salah satunya untuk mencegah adanya celah korupsi dan menghemat duit operasional di tubuh perseroan.

    "Saya rasa saat ini jumlah komisarisnya baik. Dalam arti, jumlahnya dikurangi dari delapan menjadi enam. Sedangkan jumlah direksi dari sembilan menjadi delapan. Artinya, ada penghematan," ujar Erick di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019.

    Perampingan serta perombakan struktur bos bank pelat merah itu juga dilakukan setelah ditemukan kasus dugaan rasuah yang terjadi di BTN cabang Batam, Kepulauan Riau. Kasus itu melibatkan pinjaman kredit senilai Rp 300 miliar.

    Kejaksaan Agung telah menaikkan status kasus tersebut menjadi penyidikan pada akhir November lalu. Dengan begitu, Kejaksaan Agung bakal menetapkan tersangka dalam waktu dekat, baik dari pihak BTN maupun pihak korporasi yang terlibat.

    Menanggapi perkembangan proses hukum dari kasus ini, Erick menyatakan menyerahkannya ke pihak berwenang. Ia meyakini saat ini kinerja BTN tidak akan terganggu karena Kementerian BUMN telah mengangkat jajaran direksi dan komisaris anyar.

    Erick bahkan memilih bekas Komisioner KPK, Chandra Hamzah, sebagai Komisaris Utama perseroan pelat merah itu. "Kan sekarang sudah ada komisaris-direksi baru. Sekarang kita berikan waktu buat direksi BTN bersama komisaris untuk me-review kinerja yang ada di BTN," ujarnya.

    Lebih jauh Erick juga mengungkapkan niatnya untuk membawa gerbong BUMN ke arah yang lebih transparan. Artinya, sistem kerja yang diterapkan tidak akan mendukung celah korupsi.

    DIAS PRASONGKO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.