Bappenas: Hanya 7 Persen Masyarakat yang Punya Sanitasi Aman

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dua bocah bermain di kolam air mancur di atas sungai Ciliwung, Pasar Baru, Jakarta, Selasa 22 Oktober 2019. Menurut hasil pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geologi (BMKG) persebaran suhu panas dominan berada di selatan khatulistiwa, salah satunya di pulau Jawa hingga Nusa Tenggara dengan suhu mencapai 37 derajat Celcius. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

    Dua bocah bermain di kolam air mancur di atas sungai Ciliwung, Pasar Baru, Jakarta, Selasa 22 Oktober 2019. Menurut hasil pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geologi (BMKG) persebaran suhu panas dominan berada di selatan khatulistiwa, salah satunya di pulau Jawa hingga Nusa Tenggara dengan suhu mencapai 37 derajat Celcius. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

    Tempo.Co, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas memaparkan, akses sanitasi aman saat ini baru dirasakan oleh 7,42 persen masyarakat Indonesia. Kepala Sub-bidang Air Minum Direktorat Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman Bappenas Tirta Sutedjo mengakui angka tersebut sangat kecil.

    "Akses sanitasi aman ini merupakan bagian dari akses sanitasi layak. Pada 2018, angkanya masih sangat kecil," ujar Tirta di kantor Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bappenas, Jakarta Pusat, Jumat, 29 November 2019.

    Akses sanitasi aman adalah fasilitas sanitasi yang dimiliki oleh rumah tangga, yang terhubung dengan septic tank. Akses sanitasi yang masuk kategori aman ini umumnya disedot rutin satu kali selama 3-5 tahun dan dibuang ke instalasi pengolah tinja atau IPLT.

    Sedangkan akses sanitasi layak ialah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan. Syarat itu di antaranya kloset mesti menggunakan leher angsa. Lalu, tempat pembuangan akhir tinja harus menggunakan tangki septik atau pengolahan air limbah.

    Menurut Tirta, akses sanitasi layak secara nasional kini baru mencapai 74,58 persen. Untuk mendorong tingkat sanitasi layak dan sanitasi aman, ia menyebut perlu komitmen tinggi dari pemerintah daerah. Komitmen itu meliputi penyediaan infrastruktur pembuangan tinja dan penyediaan sarana edukasi terhadap masyarakat

    "Kemudian perlu membangun sistem perpipaan. Perlu investasi. Apalagi isu yang paling marak saat ini adalah tidak tersedianya lahan untuk pembuangan," ujarnya.

    Tirta berujar, selain Pemda, masyarakat perlu diajak untuk turut sadar terhadap pentingnya akses sanitasi. Caranya ialah mengadakan kegiatan simulasi pembuangan yang melibatkan dinas kesehatan.

    Akses masyarakat terhadap sanitasi dianggap penting lantaran berpengaruh terhadap kesehatan. Dalam temuan Bappenas, provinsi yang memiliki akses rendah terhadap sanitasi cenderung memiliki angka stunting yang tinggi.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diolah Bappenas, angka korelasi antara akses sanitasi dan stunting sebesar 0,99 persen. Adapun saat ini, tiga dari sepuluh anak masih menderita penyakit tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.