TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi mengatakan, dari 2,3 juta ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang disimpan perseroannya, sekitar 20 ribu ton telah rusak. Beras yang disebut beras disposal itu telah mengalami penurunan kualitas yang drastis sehingga harus dimusnahkan, atau diolah menjadi produk turunan.
Namun pemusnahan atau pengolahan menjadi produk turunan tersebut tak kunjung dapat dilakukan karena terganjal dana talangan dari pemerintah yang belum ada kejelasan. "Ini yang jadi masalah," kata Tri kepada wartawan di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat 29 November 2019.
Tri mengungkapkan, sebanyak 20 ribu ton beras disposal itu senilai Rp 160 miliar, dengan asumsi harga perkilogram beras Rp 8.000.
Sebenarnya, Tri mengungkapkan, skema terkait beras disposal Bulog itu sudah diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Dalam beleid tersebut, bahwa CBP harus dimusnahkan atau dibuang apabila telah melampaui batas waktu simpan setidaknya empat bulan, yang berpotensi dan atau mengalami penurunan mutu.
Namun aturan tersebut tak diiringi dengan regulasi di Kementerian Keuangan selaku pemegang dana talangan CBP pemerintah. Sehingga beras disposal Bulog tidak bisa segera dimusnahkan karena anggaran penggantiannya tidak segera keluar.
