Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Terawan Serukan Perizinan Obat Tak Lagi di BPOM, YLKI: Kemunduran

image-gnews
Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi. Tempo/Tony Hartawan
Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyayangkan rencana Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengambil alih proses perizinan edar obat yang semula ditangani Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. 

Tulus menilai pengambilalihan pengawasan pra pasar dari BPOM sebagai suatu kemunduran. Karena nantinya, BPOM hanya fokus pada pengawasan pasca pasar saja atau post market control. "Wacana Menkes Terawan ini sungguh tidak menawan. Dengan menarik kembali pengawasan pra pasar ke ranah Kemenkes ini sebuah kemunduran," kata Tulus, Selasa, 26 November 2019.

Oleh sebab itu, kata Tulus, wacana itu tidak perlu dilanjutkan karena merupakan langkah mundur yang amat serius. Dengan keputusan itu, langkah Terawan mengandung tiga cacat sekaligus yakni: cacat yuridis, politis, dan sosiologis.

Tulus menjelaskan, dengan pengambilalihan izin edar menjadi di bawah Kementerian Kesehatan, artinya rezim pengawasan akan kembali ke era lama. Di era lama BPOM masih berupa Dirjen POM (di bawah Kemenkes).

Selain itu, pengawasan pra pasar oleh Kemenkes justru akan memperlemah pengawasan itu sendiri dan pada akhirnya akan memperlemah perlindungan pada konsumen. "Jika pengawasan pre market control dan post market control terpisah, maka upaya untuk law enforcement oleh BPOM akan mandul. Sebab perizinan dan semua data ada di Kemenkes, bukan di BPOM," kata Tulus.

Secara politis, menurut Tulus, pengambilalihan perizinan edar obat itu juga tidak sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi yang sejak awal ingin memperkuat kelembagaan BPOM. "Yang artinya untuk memperkuat pengawasan, baik pre market control dan atau post market control," ucapnya.

Pengawasan pre market control oleh Kemenkes, menurut Tulus, pun tidak sejalan dengan spirit otonomi daerah. Sebab, dengan semangat otonomi daerah, tak ada lagi garis komando Kementerian Kesehatan dengan Dinas Kesehatan di daerah tidak ada lagi garis komando. Yang ada adalah garis komando Dinas Kesehatan di bawah pemerintah daerah.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mengenal Efek Daun Kratom, Apa Alternatif Tanaman Penggantinya?

1 hari lalu

Daun Kratom (wikipedia)
Mengenal Efek Daun Kratom, Apa Alternatif Tanaman Penggantinya?

BNN menyatakan kratom memiliki efek samping yang membahayakan, terlebih bila penggunaannya tidak sesuai takaran.


Menteri Zulhas Naikkan Harga Minyakita, YLKI: Gerus Alokasi Belanja Masyarakat

1 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membagikan paket bahan pokok, termasuk minyak goreng bersubsidi merek Minyakita kepada pengunjung bazar pangan murah di Kids Republic School, Jakarta Timur pada Sabtu, 1 April 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Menteri Zulhas Naikkan Harga Minyakita, YLKI: Gerus Alokasi Belanja Masyarakat

Mendag Zulkifli Hasan mengatakan, harga eceran tertinggi minyak goreng rakyat atau Minyakita akan dinaikkan menjadi Rp15.500 per liter minggu depan.


YLKI Kritik Rencana Pemerintah Naikkan Harga MinyaKita

1 hari lalu

Pedagang memperlihatkan stok minyak goreng bersubsidi Minyakita di Pasar Induk Rau kota Serang, Banten, Ahad, 12 Februari 2023. Pedagang membatasi warga maksimal hanya bisa membeli 2 liter perorang dengan harga Rp15 ribu perliter atau diatas HET yang ditetapkan pemerintah Rp14 ribu perliter akibat terjadi kelangkaan. ANTARA/Asep Fathulrahman
YLKI Kritik Rencana Pemerintah Naikkan Harga MinyaKita

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mengkritik rencana Kementerian Perdagangan menaikkan harga MinyaKita.


Tasya Farasya Ajak Masyarakat Kosmetik yang Lulus Uji BPOM

3 hari lalu

Tasya Farasya/Foto: Instagram/Tasya Farasya
Tasya Farasya Ajak Masyarakat Kosmetik yang Lulus Uji BPOM

Tasya Farasya ingatkan konsumen berhati-hati dalam memilih produk perawatan kecantikan dan kosmetik.


Presiden Jokowi Cawe-cawe Soal Kratom Mengandung Narkotika atau Tidak, Tanaman Apa Ini?

4 hari lalu

Daun Kratom (wikipedia)
Presiden Jokowi Cawe-cawe Soal Kratom Mengandung Narkotika atau Tidak, Tanaman Apa Ini?

Presiden Jokowi menginstruksikan Kementerian Kesehatan, BRIN dan BPOM meneliti lebih mendalam tentang manfaat tanaman kratom


Senyawa Bromat Lebih Berbahaya dari BPA? Ini Kata Dokter

8 hari lalu

Ilustrasi minum air putih. Pexels/Yaroslav Shuraev
Senyawa Bromat Lebih Berbahaya dari BPA? Ini Kata Dokter

Dokter gizi dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) mengatakan bahwa senyawa bromat yang ada dalam air minum dalam kemasan


Siap-siap Harga MinyaKita Naik Rp 15.500 Setelah Idul Adha, Semula Diadakan Untuk Akses Minyak Goreng Terjangkau

8 hari lalu

Pedagang menata minyak goreng bersubsidi Minyakita di Pasar Induk Rau kota Serang, Banten, Ahad, 12 Februari 2023.  Pedagang membatasi warga maksimal hanya bisa membeli 2 liter perorang dengan harga Rp15 ribu perliter atau diatas HET yang ditetapkan pemerintah Rp14 ribu perliter akibat terjadi kelangkaan. ANTARA/Asep Fathulrahman
Siap-siap Harga MinyaKita Naik Rp 15.500 Setelah Idul Adha, Semula Diadakan Untuk Akses Minyak Goreng Terjangkau

Mendag Zulkifli Hasan sebut, kenaikan harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita akan terjadi setelah Idul Adha 2024. Ini asal usul diadakannya MinyaKita.


YLKI Kritik Penundaan Cukai Minuman Berpemanis: Anak-anak Akan jadi Korban

10 hari lalu

Puluhan massa dari organisasi CISDI bersama dengan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan aksi demo mendukung diberlakukannya cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di kawasan Patung Kuda, Monas,  Jakarta, Rabu 18 Oktober 2023. Studi meta analisis pada 2021 dan 2023 mengestimasi setiap konsumsi 250 mililiter MBDK akan meningkatkan risiko obesitas sebesar 12 persen, risiko diabetes tipe 2 sebesar 27 persen, dan risiko hipertensi sebesar 10 persen (Meng et al, 2021; Qin et al, 2021; Li et al, 2023). Mengadaptasi temuan World Bank (2020), penerapan cukai diprediksi meningkatkan harga dan mendorong reformulasi produk industri menjadi rendah gula sehingga menurunkan konsumsi MBDK. Penurunan konsumsi MBDK akan berkontribusi terhadap berkurangnya tingkat obesitas dan penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, hingga penyakit jantung koroner. TEMPO/Subekti.
YLKI Kritik Penundaan Cukai Minuman Berpemanis: Anak-anak Akan jadi Korban

YLKI mengkritik keras penundaan pungutan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan plastik hingga tahun 2025.


Waspada Jenis Obat ini Bisa Sebabkan Tulang Cepat Rapuh

13 hari lalu

ilustrasi minum obat (pixabay.com)
Waspada Jenis Obat ini Bisa Sebabkan Tulang Cepat Rapuh

Ada beberapa jenis obat yang jika dikonsumsi dalam jangka panjang dapat menyebabkan tulang menjadi lebih cepat rapuh.


YLKI Minta Pemerintah Penuhi Tuntutan Masyarakat Batalkan Tapera

13 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
YLKI Minta Pemerintah Penuhi Tuntutan Masyarakat Batalkan Tapera

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) minta pemerintah membatalkan rencana penarikan iuran wajib tabungan perumahan rakyat (Tapera).