Indef Usul Pemerintah Ajukan APBN Perubahan

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance atau Indef Tauhid Ahmad memberikan pandangan ihwal kartuprakerja Jokowi di kantor Indef, Pasar Minggu, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance atau Indef Tauhid Ahmad memberikan pandangan ihwal kartuprakerja Jokowi di kantor Indef, Pasar Minggu, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyarankan pemerintah untuk merevisi asumsi makro yang ada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Hal ini sejalan dengan prediksi lembaga keuangan dunia atas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang direvisi ke bawah.

    Tauhid mengatakan pemerintah masih memiliki waktu pada Januari hingga Februari 2020 untuk mengajukan APBN Perubahan (APBN-P). Dia mengatakan, perubahan diperlukan supaya asumsi ekonomi makro semula yang terlalu tinggi tidak mempengaruhi postur APBN.

    "Karena kalau tidak maka angka yang disajikan menjadi semu dan tidak realistis. Misalnya, sektor penerimaan pajak yang turun kemudian asumsi 2019 jauh meleset maka otomatis penyusunan 2020 menjadi kurang mendasar sama sekali," kata Tauhid dalam acara berjudul "Proyeksi Ekonomi Indonesia 2020" yang digelar di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa 26 November 2019.

    Dia auhid mencontohkan, jika asumsi makroekonomi terlalu tinggi, prediksi penerimaan pajak dan belanja cenderung tinggi. Seiring dengan asumsi yang terlalu jauh dari realitas, kondisi itu bisa menyebabkan kinerja pajak atau short fall menjadi tinggi. Jika, short fall semakin melebar, sedangkan belanja tak dihemat atau dikurangi, maka potensi defisit APBN menjadi semakin besar.

    Menurut catatan Tauhid, saat ini saja defisit APBN 2019 telah melebar sampai dengan 2,2 persen terhadap Gross Domestic Bruto (GDP) atau di kisaran Rp 320 triliun. Padahal, semula dipatok berada di bawah angka 2 persen. Karenanya, asumsi makro perlu realistis supaya anggaran negara tidak perlu dibebani dengan utang.

    Jika tidak direvisi, Tauhid khawatir ekspansi fiskal menjadi terhambat akibat adanya penghematan. Jika penghematan benar-benar dilakukan tentu hal ini bakal merugikan perekonomian domestik. Karena itu, pemerintah lebih baik realistis dalam mengajukan angka asumsi ekonomi makro 2020.

    "Karenanya, ada peluang di APBN 2020 untuk dilakukan adanya perubahan. Karena ada momentum itu maka mau tidak mau harus dilakukan revisi," ujar Tauhid.

    Sejumlah lembaga keuangan multilateral dunia telah merevisi ke bawah proyeksi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 bakal berada pada level 5 persen.

    Sedangkan, Dana Moneter Internasional (IMF) dan World Bank memprediksi pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,1 persen. Adapun, Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,2 persen.

    Indef sendiri telah melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi domestik hanya akan tumbuh sebesar 4,8 persen tahun depan. Pemerintah lewat APBN 2020 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2020 masih bisa tumbuh sekitar 5,3 persen.

    DIAS PRASONGKO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.