Realisasi Anggaran OJK Capai 72,4 Persen per Oktober

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (ki-ka) Ketua Dewan Komisi Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat Komisi XI soal Asumsi Dasar dalam Kerangka Asumsi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2020. Tempo/Hendartyo Hanggi

    (ki-ka) Ketua Dewan Komisi Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat Komisi XI soal Asumsi Dasar dalam Kerangka Asumsi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2020. Tempo/Hendartyo Hanggi

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyampaikan ihwal realisasi anggaran per 31 Oktober 2019 dalam rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 18 November 2019.

    "Realisasi anggaran OJK per 31 Oktober 2019 sebesar Rp 4 triliun. Realisasi itu setara dengan 72,4 persen dari anggaran pengeluaran OJK 2019," kata Wimboh di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 18 November 2019.

    Dia mengatakan anggaran keseluruhan 2019 OJK sebesar Rp 5,529 triliun. Realisasi anggaran per akhir Oktober itu, kata dia, terbesar untuk administratif yaitu Rp 3,02 triliun. Realisasi anggaran administratif itu sudah mencapai 77,7 persen dari keseluruhan.

    Sedangkan anggaran realisasi operasional sudah mencapai Rp 826,4 miliar. Realisasi anggaran operasional itu sudah mencapai 79,3 persen dari keseluruhan.

    Untuk realisasi anggaran pengelolaan aset sebesar Rp 116,3 miliar. Realisasi anggaran pengelolaan aset itu baru mencapai 20,9 persen.

    Adapun realisasi anggaran untuk kategori lainnya sebesar Rp 37,6 miliar. Nilai itu setara dengan 86 persen realisasi dari keseluruhan.

    "Kami menyadari tuntutan masyarakat, stakeholder, semakin lama semakin tinggi terhadap stabilitas sektor keuangan. Kami harus selalu memastikan bahwa apa yang dilakukan OJK dalam koridor mendukung visi dan misi pemerintah ke depan," kata Wimboh.

    HENDARTYO HANGGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    4 Fakta Kasus Suap Pajak, KPK Bidik Pejabat Dirjen Pajak dan Konsultan

    KPK menetapkan pejabat Direktorat Jenderal atau Dirjen Pajak Kementerian Keuangan sebagai tersangka dalam kasus suap pajak. Konsultan juga dibidik.