TEMPO.CO, Tangerang Selatan - Pelaksana Tugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Iswan Elmi mengatakan lembaganya siap melakukan audit atas kerja sama yang dilakukan oleh anak perusahaan Garuda Indonesia, Citilink, dengan maskapai Sriwijaya Air. Namun, audit khusus tersebut baru akan dilakukan jika sudah ada permintaan dari kedua belah pihak.
“Ya namanya pelayan masyarakat harus siap,” kata Elmi saat ditemui dalam acara reuni akbar alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) di Kampus STAN, Bintaro, Tangerang Selatan, Ahad, 10 November 2019.
Menurut Elmi, sampai saat ini belum ada pengajuan yang diajukan oleh kedua belah pihak. Tanpa adanya pengajuan atau persetujuan dilakukan audit tersebut, BPKP juga tidak akan bisa memulai audit. “Dua-duanya harus mengajukan, kecuali tindak pidana korupsi, enggak perlu persetujuan,” kata dia.
Sebelumnya, diberitakan hubungan bisnis antara PT Sriwijaya Air dan PT Citilink Indonesia kembali tidak akur. Keksiruhan bisnis ini terjadi karena ada sejumlah masalah yang membuat keduanya memutuskan untuk tidak melanjutkan kerja sama operasi lagi.
“Karena ada sejumlah masalah di mana kedua pihak belum bisa diselesaikan. Dengan berat hati, kami menginformasikan bahwa Sriwijaya melanjutkan bisnisnya sendiri,” kata Direktur Teknik dan Layanan Garuda Iwan Joeniarto dalam keterangannya yang beredar di Jakarta, Kamis, 7 November 2019.
Menanggapi kisruh Garuda Indonesia vs Sriwijaya Air ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan BPKP akan dilibatkan untuk mengevaluasi kerja sama kedua maskapai. "Dengan dasar itu kami akan mengambil keputusan dan menetapkan ketentuan yang akan diberlakukan," ujar Budi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis.
