Anggaran Kesehatan 132 T, Jokowi: Gede Banget tapi Tidak Fokus

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Ma'Aruf Amin saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2019. Rapat membahas penyampaian program dan kegiatan di bidang politik, hukum dan keamanan. TEMPO/Subekti.

    Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Ma'Aruf Amin saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2019. Rapat membahas penyampaian program dan kegiatan di bidang politik, hukum dan keamanan. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo  atau Jokowi ingin pemusatan anggaran kesehatan dengan nilai total Rp 132 triliun dilakukan dengan lebih baik. Pemusatan anggaran kesehatan itu mencakup penanganan masalah kesehatan penting seperti pemenuhan kebutuhan gizi, kampanye pola hidup sehat, dan pencegahan penyakit. 

    "Seingat saya total Rp 132.000 miliar. Biar kelihatan besar, Rp 132 triliun, gede banget. Tetapi biasanya di kementerian itu disebar ke semua. Nah ini tidak fokus," kata Presiden dalam rapat terbatas Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kantor Presiden Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2019.

    Jokowi ingin anggaran bidang kesehatan yang besar itu pemanfaatannya dikonsentrasikan pada urusan yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan gizi, penyediaan makanan tambahan bayi, kampanye pola hidup bersih dan sehat, hingga pencegahan penyakit. "Tapi ini bukan hanya tugas Menkes saja, tapi ini juga tugas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui kurikulum di pendidikan, juga di Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, dan kementerian lain," katanya.

    Lebih jauh Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba serta rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba, yang dinilai penting karena menyangkut pembangunan sumber daya manusia (SDM). "SDM kalau kita belum bisa menyelesaikan dan merampungkan urusan ini akan sangat sulit karena ini akan berkaitan dengan kriminalitas dengan kenakalan remaja," katanya.

    Presiden lalu meminta kementerian dan lembaga terkait bersinergi dalam menjalankan program pendidikan etika, budi pekerti, pendidikan kebencanaan, pendidikan politik dan ideologi Pancasila. Secara khusus ia memberikan tekanan pada pengembangan SDM yang siap bekerja, berwirausaha, dan berkarya. "Sehingga harus dilakukan secara sinergis antara Kemendikbud dengan Kemenag yang juga dikoordinasikan dengan kedinasan di kementerian-kementerian sektoral."

    Dalam rapat bidang pembangunan manusia ini, Presiden Jokowi didampingi oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sejumlah menteri dan pejabat setingkat menteri yang hadir di antaranya adalah Kepala BNPB Doni Monardo, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmavati, Menteri Agama Fachrul Razi, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Selain itu, ada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Ada juga Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, serta Menteri Desa dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar yang hadir dalam rapat itu.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.