Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui telah mengendus dugaan monopoli pengiriman barang lewat tol laut oleh perusahaan swasta. Dugaan itu muncul setelah ia mendengar sejumlah laporan dari beberapa pemerintah daerah, khususnya Provinsi Maluku.
"Terutama di Maluku, jadi memang kami sudah mensinyalir bahwa terjadi satu penguasaan barang yang secara berlebihan," ujar Budi Karya di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis, 31 Oktober 2019.
Akibat monopoli tol laut, Budi Karya mengatakan beberapa bupati mengeluhkan tarif pengiriman barang yang melonjak. Karenanya, kata dia, daerah tidak lagi merasakan harga normal pengapalan barang seperti saat pertama kali program ini diluncurkan.
Program yang digadang-gadang dapat mengurangi disparitas harga itu pun berangsur tidak efektif. Menindaklajuti aduan ini, Budi Karya memastikan kementeriannya akan segera menindak pihak-pihak yang disinyalir melakukan penyelewengan.
"Saya sudah koordinasi dengan kapolda Maluku untuk mencari pihak-pihak yang menguasai (monopoli) itu," ucapnya. Saat ini, belum gamblang siapa pihak swasta yang melakukan monopoli pengiriman barang via tol laut.
Ke depan, Budi Karya berjanji akan memperketat pengawasan interdepartemen untuk memastikan operasional tol laut minim masalah. Guna mendukung pengawasan tersebut, ia meminta pemerintah daerah turut bertindak aktif.
"Saya juga minta pemda memberikan dukungan kepada. Enggak mungkin kami awasi tempat-tempat jauh kalau tidak dapat dukungan," ujarnya.
Masalah monopoli tol laut sebelumnya juga diungkapkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Jokowo mengaku mendapat laporan ada monopoli perusahaan swasta soal tol laut. Ia menyayangkan hal ini lantaran program tol laut mendapat apresiasi dari masyarakat dan pemerintah daerah karena berhasil menurunkan inflasi dan harga barang.
"Akhir-akhir ini rute-rute (tol laut) yang ada itu barang-barangnya dikuasai oleh swasta tertentu," kata Jokowi dalam rapat terbatas tentang Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Kemaritiman dan Investasi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.
Jokowi lalu meminta para menteri menyelesaikan permasalahan ini. Ia juga meminta menteri segera menindak pelaku monopoli.
AHMAD FAIZ
