Amran menuturkan, telah memeriksa data tersebut dengan empat tim yang tidak termasuk dari BPS atau pun Kementan. Dirinya mengaku telah menemukan perbedaan yang sangat signifikan antara data lapangan dan data satelit pada wilayah Banyuasin, Sumatera Selatan, serta Jawa Timur.
"Yang menyedihkan adalah Banyuasin ada 9.700 hektare tapi dalam satelit nol. Di Jawa Timur 200 ribu hektate tambahan. Bisa dibayangkan yang disorot sawah, itu sangat berbahaya bagi pertanian ke depan," tutur dia.
Amran mengatakan, terkait perbedaan data lahan persawahan dirinya telah menerima 130 surat protes dari para Pemerintah Daerah. Dirinya juga sudah menyampaikan hal kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Kami terima ada 130 surat protes dari Bupati. Ini bener pak menteri (sambil meniru ucapan bupati). Kami sudah menyurati langsung Menteri Keuangan," tambahnya.
Sementara itu, Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju Syahrul Yasin Limpo berharap kepada BPS untuk memperbaiki datanya agar tidak terjadi pemberdaan data antar lembaga lain.
"Kita akan berharap dengan BPS akan melakukan perbaikan data sawah nasional, sehingga jangan ada yang membingungkan lagi. Semua data nanti akan dijadikan satu, dan telah terklarifikasi," ungkap Syahrul.
