TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Periode 2014-2019 Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa data lahan persawahan Indonesia tidak akurat. Ketidakcocokan data sawah yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) melalui skema Kerangka Sampel Area (KSA) itu mencapai 92 persen.
"Kemarin data yg diambil BPS, BIG, dan BPN, ternyata setelah dicek 92 persen sampel yang diambil salah," kata Amran saat sambutan serah terima jabatan Menteri Pertanian, di Kantor Kementan, Jumat, 25 Oktober 2019.
Amran mengaku baru bisa menyampaikan hal ini setelah lengser dari jabatan Menteri Pertanian yang diembannya. Sebab, ia berdalih, jika dirinya bersuara sejak dulu, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan publik.
Ia menambahkan, data persawahan yang diambil menggunakan citra satelit pun tidak benar. "Data pangan yang ada dengan teknologi tinggi itu salah, dengan citra satelit itu salah. Ini harus diperbaiki," ucap Amran.
Dengan kesalahan data luas sawah tersebut, ia menyebut kuota subsidi pupuk pada tahun 2021 berpotensi akan berkurang hingga 600 ribu ton. Hal tersebut akan membuat banyak petani tidak bisa mengakses pupuk sehingga membuat produksi turun."Kalau itu terjadi kali 2 juta orang tidak kebagian subsidi pupuk, dan 8 juta orang engga dapat subsidi tahun depan," kata Amran.
