JK Sebut Alasan Indonesia Kewalahan Mencapai Swasembada Pangan

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 30 September 2019. Tempo/Egi Adyatama

    Wakil Presiden Jusuf Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 30 September 2019. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, JakartaWakil Presiden Jusuf Kalla atau JK membeberkan alasan pemerintah Indonesia kewalahan mencapai swasembada pangan selepas Orde Baru. Menurut dia, saat ini terjadi pertumbuhan penduduk yang signifikan dan urbanisasi yang masif.

    “Sekarang penduduk 260 juta, sawahnya berapa?” ujar JK di The Westin, Jakarta Pusat, pada Kamis, 16 Oktober 2019.

    JK mengatakan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi besar-besaran mengakibatkan sumber daya manusia di desa menipis. Karena itu, penggarap lahan makin sedikit dan daya saing makin turun. 

    Di saat bersamaan, masyarakat berbondong-bondong pindah ke kota dan bekerja di sektor industri dengan upah standar buruh. Urbanisasi ini besar-besaran juga diiringi dengan pembukaan kawasan-kawasan industri yang menyebabkan luas lahan persawahan menyurut. 

    JK lantas membandingkan dengan tahun 1984. Kala itu, Indonesia di era kepemimpinan Soeharto berhasil mencapai swasembada pangan. Produktivitas pertanian tercatat mencapai 3 ton per hektare sawah. 

    Namun, menurut JK, kondisi kala itu berbeda dengan sekarang. Saat itu, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik hanya 140 juta. Sedangkan pembangunan kota industri belum semasif seperti saat ini. 

    “Jadi sebenarnya, kita lebih baik. Tapi karena (luas lahan) sawahnya turun, ya gimana mau swasembada?” ujar JK


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Fahri Hamzah Dari PKS Ke Partai Gelora Indonesia

    Partai Gelora Indonesia didirikan di antaranya oleh Fahri Hamzah dan Anis Matta pada, 28 Oktober 2019. Beberapa tokoh politik lain ikut bergabung.