Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bangkrut, 188 Industri Tekstil Jabar Relokasi ke Jateng

Reporter

Editor

Rahma Tri

image-gnews
Pekerja menyelesaikan produksi kain sarung di Pabrik Tekstil Kawasan Industri Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat 4 Januari 2019. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) pada tahun 2019 mencapai 15 miliar dollar AS atau naik 11 persen dibandingkan target pada tahun 2018. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Pekerja menyelesaikan produksi kain sarung di Pabrik Tekstil Kawasan Industri Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat 4 Januari 2019. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) pada tahun 2019 mencapai 15 miliar dollar AS atau naik 11 persen dibandingkan target pada tahun 2018. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengungkapkan, terhitung dari Januari 2018 hingga September 2019 tercatat ada 188 industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di wilayahnya yang dinyatakan bangkrut. Hampir 200 industri tekstil itu kemudian merelokasi usahanya, mayoritas ke Jawa Tengah. 

"Akibat gulung tikarnya 188 pabrik garmen tersebut sebanyak 68 ribu lebih pegawai terkena PHK," kata Tim Akselerasi Jabar Juara untuk Bidang Ketenakerjaan Disnakertrans Provinsi Jawa Barat Hemasari Dharmabuni, di sela-sela acara Jabar Punya Informasi (Japri) di Gedung Sate Bandung, Jumat 4 Oktober 2019.

Hema mengatakan mayoritas industri tekstil di Jabar yang bangkrut dan relokasi ke wilayah lain karena dibukanya keran impor tekstil dari Cina. "Dan mayoritas perusahaan garmen di Jabar yang gulung tikar itu berasal di wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung," kata dia.

Selain karena dibukanya keran impor tekstil dari Cina, kata dia, faktor lain yang menyebabkan pabrik garmen di Jabar, khususnya di Majalaya bangkrut karena mereka tidak mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi tekstil. "Jadi di Majalaya itu industrinya sudah tua dan bahkan di tahun 2019 ternyata masih ada alat tenun yang dipakai oleh pabrik garmen di sana yang bukan mesin," kata Hema.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, Disnakertrans Provinsi Jabar telah melakukan berbagai upaya agar industri tekstil yang tersisa tidak ikut gulung tikar. "Kebijakan pengupahan sedang kita upayakan dengan menggalang seluruh stakeholder di bidang garmen, yakni perusahaan. Ada perkumpulan baru yaitu Perkumpulan Perusahaan Tekstil Jabar yang anggotanya sudah 340 pabrik garmen sudah masuk ke perkumpulan ini," Hema menjelaskan.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Satgas Impor Ilegal Dibentuk, Ini 7 Barang yang Diawasi

7 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. TEMPO/Fachri Hamzah.
Satgas Impor Ilegal Dibentuk, Ini 7 Barang yang Diawasi

Pemerintah bentuk Satgas untuk pencegahan impor ilegal. Ini sejumlah barang yang akan diawasi.


Dampak Banjir Barang Impor, Industri Tekstil Makin Terpuruk

9 hari lalu

Buruh dari Aliansi Pekerja Textile Garment Dan IKM melakukan aksi unjuk rasa di Bandung, Jawa Barat, 5 Juli 2024. Buruh menuntut pemerintah untuk segera menyelamatkan industri tekstil dan produk tekstil dari ancaman kebangkrutan dan PHK massal terkait derasnya produk tekstil impor murah yang masuk ke pasar dalam negeri tanpa proteksi dari pemerintah. TEMPO/Prima Mulia
Dampak Banjir Barang Impor, Industri Tekstil Makin Terpuruk

Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung Nadin Heriaman menyebut kondisi industri tekstil dalam negeri sekarang lebih buruk dibanding saat pandemi.


Pakaian Impor Diduga Ilegal Diperjualbelikan di Tanah Abang

10 hari lalu

Seorang pedagang melayani pembeli di Pasar Blok A Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024) atau bertepatan dengan 22 Ramadhan 1445 Hijriah. ANTARA/Lia Wanadriani Santosa/am.
Pakaian Impor Diduga Ilegal Diperjualbelikan di Tanah Abang

Sejumlah gerai di pasar Tanah Abang menjual pakaian impor dengan harga miring. Diduga merupakan pakaian yang diimpor secara ilegal.


Kadin Sebut Pemerintah Hati-hati Terapkan Safeguard, Ada Potensi Retaliasi

11 hari lalu

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo, Shinta Kamdani saat ditemui di Kantor Apindo, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Kadin Sebut Pemerintah Hati-hati Terapkan Safeguard, Ada Potensi Retaliasi

Kadin Indonesia sebut pemerintah hati-hati menerapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP). Ada potensi retaliasi.


KADI Sebut Penyelidikan BMAD Perlu Waktu 1 Tahun: BMTP Remedi Paling Cepat

14 hari lalu

Pewarta mengambil gambar tumpukan pakaian di sebuah gudang penyimpanan pakaian impor bekas ilegal di kawasan Pulogebang, Jakarta, Senin (1/8). Direktorat kriminal khusus Polda Metro Jaya berhasil mengungkap penyelundupan pakaian bekas dan tekstil impor ilegal dengan mengamankan 12 tersangka dan menyita 2.216 bal pakaian bekas. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
KADI Sebut Penyelidikan BMAD Perlu Waktu 1 Tahun: BMTP Remedi Paling Cepat

KADI sebut penyelidikan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) perlu waktu satu tahun. Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) lebih cocok untuk pemulihan kilat.


KADI Beberkan Panjang Lebar soal Kriteria Perusahaan Asing yang Bisa Dikenai Bea Masuk Anti Dumping

14 hari lalu

Ketua Komite Anti Dumping Indonesia, Danang Prasta Danial. Foto : Kemendag
KADI Beberkan Panjang Lebar soal Kriteria Perusahaan Asing yang Bisa Dikenai Bea Masuk Anti Dumping

Kepada Tempo, Kepala KADI Danang Prasta Danial menjelaskan kriteria sebuah perusahaan asing bisa dikenai Bea Masuk Anti-dumping (BMAD).


Cerita Pengusaha Konfeksi Rumahan Ketar-ketir Hadapi Banjir Pakaian Impor Berharga Murah

14 hari lalu

Suasana di salah satu gudang konveksi di Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Juli 2024. Dalam dua bulan terakhir, pengelola konfeksi memangkas jumlah pekerja hingga 50 persen akibat sepinya orderan yang masuk. TEMPO/Nandito Putra
Cerita Pengusaha Konfeksi Rumahan Ketar-ketir Hadapi Banjir Pakaian Impor Berharga Murah

Sejumlah usaha konfeksi rumahan mulai kesulitan hingga harus mengurangi pekerja. Pemicunya diduga karena pasar domestik dipenuhi impor berharga murah.


Bea Masuk Perlu Waktu Penyelidikan, IDEAS Sarankan Pemerintah Berlakukan Kembali Pertek Produk Tekstil

14 hari lalu

Petugas kepolisian berjaga di gudang penyimpanan pakaian impor bekas di kawasan Pulogebang, Jakarta, Senin (1/8). Direktorat kriminal khusus Polda Metro Jaya berhasil mengungkap penyelundupan pakaian bekas dan tekstil impor ilegal dengan mengamankan 12 tersangka dan menyita 2.216 bal pakaian bekas. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Bea Masuk Perlu Waktu Penyelidikan, IDEAS Sarankan Pemerintah Berlakukan Kembali Pertek Produk Tekstil

IDEAS sarankan pemerintah berlakukan kembali pertimbangan teknis (pertek) untuk produk tekstil impor. Bea masuk perlu waktu penyelidikan.


Produsen Tekstil Sebut Pemerintah Tak Serius Berantas Impor Ilegal: Pakaian Jadi Label Cina Dijual di Bawah Rp 20 Ribu

15 hari lalu

Pedagang tengah menata gulungan kain dalam toko di kawasan Cipadu, Tangerang, Banten, Kamis, 11 Januari 2024. Sementara Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, industri industri TPT mengalami perlambatan sejak kuartal ketiga 2022 hingga mencatat penurunan di tahun 2023 sertakondisi ekonomi global menjadi hambatan ekspor dan tingginya stok Cina menyebabkan barang impor legal dan ilegal membanjiri pasar domestik. Tempo/Tony Hartawan
Produsen Tekstil Sebut Pemerintah Tak Serius Berantas Impor Ilegal: Pakaian Jadi Label Cina Dijual di Bawah Rp 20 Ribu

APSyFI belum melihat upaya serius pemerintah dalam membatasi produk tekstil impor ilegal yang membanjiri pasar dalam negeri.


Ini Kewajiban Perusahaan Terhadap Hak-hak Pekerja yang Dikenai PHK

15 hari lalu

Ilustrasi PHK. Shutterstock
Ini Kewajiban Perusahaan Terhadap Hak-hak Pekerja yang Dikenai PHK

Karyawan yang terkena PHK berhak mendapatkan beberapa kompensasi.