TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat mengenai pemindahan ibu kota. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan masyarakat yang tinggal di ibu kota baru nantinya tidak perlu membeli gas elpiji. Hal itu, karena kata dia, di ibu kota baru akan dibangun dengan konsep smart dan sustainable city.
Konsep itu, akan diterapkan termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan gas warganya. "Di sana tidak perlu lagi beli elpiji 3 kilogram atau 12 kilogram," kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 25 September 2019.
Menurut dia, pemerintah akan membangun jaringan gas kota di ibu kota baru. Yakni seluruh pasokan gas warga akan dipenuhi oleh gas dari jaringan yang tersedia nantinya.
Dia yakin jaringan gas kota itu, akan dibangun melengkapi infrastuktur lain. Infrastruktur itu, kata dia, seperti smart water management system hingga kota yang ramah sepeda dan pejalan kaki.
"Ini akan jadi simbol identitas bangsa, dibanding dengan smart, beautiful dan sustainable, kemudian modern dan berstandar internasional, serta tata kelola pemerintahan yang efektif efisien," kata Bambang.
Dia juga mengatakan konsep ibu kota baru mengusung forest city. Yakni minimal 50 persen wilayah adalah ruang terbuka hijau. Desain gedungnya, kata dia, merupakan green building design. Dan kotanya akan berorientasi pada transportasi publik, sepeda, dan pejalan kaki yang terintegrasi."Jadi mobil di sini posisinya didiskriminasi dan kalaupun ada mobil, kami harapkan mobilnya lebih kepada mobil listrik," kata Bambang.
