TEMPO.CO, Jakarta -Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi mencatat sampai 19 September 2019, ada 149.433 jiwa yang terjangkit Indikasi Saluran Pernafasan Akut atau ISPA yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan.
Kepala Departemen Advokasi Walhi Zenzi Suhadi mengatakan kejadian kabut asap yang terus berulang dari tahun ke tahun membuktikan kegagalan negara dalam mengelola sumber daya alam. Serta kegagalan dalam mengurus warga negara yang seharusnya dilindungi kehidupan dan keselamatannya.
"Berlarutnya penanganan kabut asap ini juga menunjukkan kegagalan pemerintah mengantisipasi berulangnya kejadian pembakaran hutan dan lahan yang seharusnya sudah bisa diduga sebelumnya," ujar Zenzi di kantor Walhi, Jakarta Selatan, Selasa, 24 September 2019.
Dia mengungkapkan, bahwa efek karhutla yang menghasilkan banyak kabut asap di Sumatera dan Kalimantan sudah sangat akut, dan harus diselesaikan. "Titik hotspot di Kalimantan dan Sumatera itu banyak dan menyebabkan asap yang banyak juga karena lahan gambut," kata dia.
Adapun jumlah orang yang terjangkit ISPA di enam provinsi yang tersebar di Sumatera dan Borneo, Zenzi menjelaskan, untuk Kalimantan Tengah telah mencapai 11.758 orang; Kalimantan Barat 11.468 jiwa, dan Kalimantan Tengah 10.365.
Untuk daerah terbanyak terkena ISPA adalah Sumatera Selatan yang mencapai 76.236. "Jumlah ini tujuh kali lipat jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain," tambah Zenzi. Kemudian Provinsi Riau ada 16.372 jiwa, Jambi 15.047 jiwa, serta Bangka Belitung 8.188 orang.
Dia mengkhawatirkan akan bertambahnya korban terjangkit salah satu penyakit saluran pernapasan ini. Jika titip api meningkat untuk wilayah Jambi dan Sumatera Selatan maka yang akan terdampak ISPA adalah kawasan pesisir timur Jambi dan Riau."Karena akan ada akumulasi asap dari wilayah selatan Sumatera ke arah Riau," kata Zenzi.
Zenzi mengatakan dengan berbagai penderitaan rakyat akibat kabut hingga saat ini, maka pihaknya menyerukan kondisi darurat kemanusiaan di Indonesia. Dia mendesak kepada Pemerintah untuk melakukan langkah nyata terkait penyelamatan warga negara dari asap.
Salah satunya dengan, membuka kantor-kantor dan gedung-gedung pemerintahan seperti desa serta kelurahan, kecamatan, dinas dan UPT sebagai tempat evakuasi para korban asap. "Rumah Aman yang steril dari gangguan asap dan dilengkapi oksigen dan pemurni udara bagi para korban dan kelompok rentan," tuturnya.
