Pemerintah juga tengah mendorong percepatan pemberian izin pengelolaan hutan tanaman rakyat melalui perhutanan sosial. Harapannya, produksi hasil tanaman masyarakat bisa dimanfaatkan perusahaan untuk menambah pasokan mereka. "IHM bisa jadi off-takernya," ujar Bambang. Dengan cara ini, dia menilai pemerintah tak hanya menjamin keberlangsungan usaha IHM tapi juga industri kehutanan, terutama yang dikelola masyarakat. Potensi hutan tanaman rakyat di Kalimantan menurut dia sangat besar.
Meski ada pengurangan areal izin, Bambang menyatakan pemerintah tak serta merta mengganti lahan baru untuk IHM. Pada prakteknya, adendum izin untuk kepentingan negara tak perlu diganti rugi. Dia mencontohkan pengurangan wilayah konsesi perusahaan untuk program reforma agraria. Jika perusahaan ingin mengajukan permohonan izin konsesi baru, Bambang menyatakan pemerintah akan memprosesnya sesuai prosedur yang berlaku saat ini.
IHM merupakan salah satu pemasok kayu untuk PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Keduanya terafiliasi dengan Grup Asia Pacific Resources International Holdings Ltd (APRIL) milik Sukanto Tanoto. RAPP merupakan anak usaha APRIL. Sementara 90 persen saham IHM dimiliki PT Equerry Company Ltd., perusahaan pembiayaan di Seychelles, Afrika yang terafiliasi dengan Grup APRIL.
Juru bicara Grup APRIL Agung Laksamana kebijakan pemerintah ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan. IHM berkontribusi signifikan memasok bahan baku ke RAPP. Sepanjang tahun lalu, produksi tanaman IHM mencapai 1,1 juta metrik ton.
Agung menyatakan pihaknya akan mendukung rencana pemerintah untuk membangun ibu kota baru. Namun perihal skema ambil alih lahan dan ganti rugi, perusahaan menyerahkan keputusan kepada pemeritah. "Tentu langkah ini akan berpengaruh namun kami percaya pemerintah akan memberikan pertimbangan dan solusi dalam hal ini," ujarnya.
Selain dikuasai Sukanto Tanoto, IHM juga dimiliki PT Inhutan I (Persero). Lahan perusahaan yang memegang 10 persen saham itu juga diperkirakan turut masuk kawasan ibu kota baru. Direktur Utama Inhutani I Agus Setya Prastawa menyatakan belum ada pembicaraan mendetail lantaran koordinat kawasan ibu kota belum ditentukan. "Kalaupun ada, paling hanya di Batuampar. Kami memiliki wilayah 16 ribu hektare," kata dia.
