Pemerintah Siapkan Skema Ambil Alih Lahan untuk Ibu Kota Baru

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto udara proyek pembangunan jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang melintasi wilayah Samboja di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu, 28 Agustus 2019. Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur diumumkan sebagai wilayah ibu kota baru. ANTARA

    Foto udara proyek pembangunan jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang melintasi wilayah Samboja di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu, 28 Agustus 2019. Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur diumumkan sebagai wilayah ibu kota baru. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan skema pengambilalihan lahan PT ITCI Hutani Manunggal (IHM) untuk kawasan ibu kota negara baru. Sejumlah opsi kebijakan dipertimbangkan untuk mengganti biaya investasi perusahaan.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono menyatakan IHM saat ini memegang izin pengelolaan hasil hutan tanaman industri. Luasnya mencapai 161.127 hektare dengan masa konsesi hingga 2042. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah akan menggunakan sekitar 47 ribu hektare lahan perusahaan tersebut sebagai wilayah inti ibu kota baru.

    Bambang menuturkan lahan IHM akan diambil alih melalui adendum izin konsesi. "Misalnya diperlukan 50 ribu hektare, kita akan kurangi luasan areal konsesinya," kata dia, Rabu 18 September 2019. Perubahan luas areal izin ini akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan rencana pembangunan ibu kota untuk menghindari tanah terbengkalai.

    Adendum izin konsesi ini sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi. Dalam Pasal 2 Ayat 2 disebutkan pemerintah bisa mengurangi areal izin kebijakan pemerintah atas penetapan pemberi izin yang dalam hal ini adalah Menteri LHK.

    Sebagian wilayah IHM masuk dalam perencanaan ibu kota baru. Bappenas mencatat sekitar 6.000 hektare dari konsesi IHM akan menjadi kawasan inti ibu kota. Sementara sekitar 42 ribu hektare lahan akan digunakan sebagai kawasan pengembangan ibu kota.

    Untuk menjamin kepastian berusaha, pemerintah akan menyesuaikan pembangunan ibu kota dengan masa panen tanaman agar perusahaan tetap dapat memperoleh haknya. Selain itu, pemerintah membuka opsi memberikan ganti rugi per tegakan jika tanaman belum siap panen. Mengenai besaran ganti ruginya, Bambang menyatakan masih dalam kajian.

    Namun opsi ini akan menjadi pilihan terakhir pemerintah. Bambang mengatakan dengan teknologi saat ini, semua produksi kayu yang sudah ditanam dapat dimanfaatkan untuk mendukung industri kertas.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.