Jadi Menteri di Era SBY dan Jokowi, Sri Mulyani Detailkan Bedanya

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bertempat di Kantor Menteri Keuangan, Lapangan Banteng, Jakarta, 12 September 2019, Sekretariat Jenderal MPR di bawah pimpinan Ma'ruf Cahyono meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Bertempat di Kantor Menteri Keuangan, Lapangan Banteng, Jakarta, 12 September 2019, Sekretariat Jenderal MPR di bawah pimpinan Ma'ruf Cahyono meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menceritakan perbedaan saat menjadi menteri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2005-2010) dan di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi (2016-2019). 

    “Tapi sebenarnya yang saya benar-benar rasakan perbedaan dan tantangannya, justru berasal dari teknologi,” kata Sri saat hadir dalam acara diskusi 'Harnessing Frontier Technologies: Redesigning National, Regional, and Global Architecture' yang diadakan CSIS Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa, 17 September 2019.

    Di era perkembangan teknologi saat ini, kata Sri Mulyani, komunikasi dan ekspresi publik menjadi sangat cepat dan frontal. Kalau diibaratkan judul film, kata Sri Mulyani, yaitu up, close, and down, sebuah film tahun 1996 yang dibintangi aktor Robert Redford. 

    Komunikasi dan ekspresi publik yang dimaksud oleh Sri Mulyani adalah keluhan dari masyarakat yang disampaikan langsung atas kebijakan pemerintah. Sehingga dalam kondisi demokrasi yang terbuka seperti saat ini, kata Sri Mulyani, pembuat kebijakan perlu merespon dengan cepat keluhan tersebut. 

    Sri Mulyani mengatakan masih banyak jajaran Kementerian Keuangan yang masih belum menyadari hal ini. “Saya bangunkan mereka, hei sekarang sudah berbeda,” kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.