IHSG Dibuka Melemah Seiring Kekhawatiran Geopolitik Timur Tengah

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). ANTARA/M Agung Rajasa

    Ilustrasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). ANTARA/M Agung Rajasa

    TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa pagi, 17 September 2019, dibuka melemah seiring kekhawatiran pasar terhadap kondisi geopolitik di Timur Tengah pascaserangan terhadap ladang minyak Arab Saudi.

    IHSG dibuka melemah 4,2 poin atau 0,07 persen ke posisi 6.215,24. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 bergerak turun 1,8 poin atau 0,18 persen menjadi 981,45.

    "Kondisi global yang belum kondusif, akibat kekhawatiran risiko geopolitik akan menjadi sentimen negatif bagi pergerakan indeks," kata Kepala Riset Reliance Sekuritas Lanjar Nafi di Jakarta, Selasa.

    Tak hanya itu, lanjut Lanjar, aksi jual bersih asing yang masih berlanjut juga akan menjadi pemberat pergerakan indeks hari ini.

    "Sehingga kami perkirakan IHSG akan bergerak cenderung melemah diikuti dengan aksi profit taking," ujar Lanjar.

    Bursa saham Asia sendiri pagi ini melemah di tengah kekhawatiran investor tentang risiko geopolitik dan ekonomi global.

    Koalisi militer pimpinan Saudi yang memerangi gerakan Houthi dari Yaman mengatakan serangan terhadap ladang minyak Arab Saudi dilakukan dengan senjata Iran. Hal tersebut serta merta meningkatkan prospek konflik global yang melibatkan AS dan Iran.

    Selain IHSG, bursa saham regional Asia pagi ini antara lain Indeks Nikkei melemah 26,82 poin (0,12 persen) ke 21.961,47, indeks Hang Seng melemah 264,16 poin atau 0,97 persen ke 26.860,39, dan indeks Straits Times melemah 11,77 poin (0,37 persen) ke posisi 3.192,16.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.