TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan ingin mengintensifkan rapat khusus mengenai invetasi untuk memperbaiki iklim investasi dalam negeri. Presiden Jokowi bahkan berkomitmen untuk menggelar rapat khusus untuk investasi sebanyak dua kali dalam seminggu.
Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan bahwa Presiden Jokowi ingin menyederhanakan alur birokrasi dalam penanaman investasi di Indonesia. "Jadi sekarang kita mau memotong birokrasi yang tidak perlu. Kita membuat pembanding dengan negara-negara ASEAN, karena kita sangat panjang prosesnya," kata Luhut di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu 11 September 2019.
Menurut Luhut, iklim invetasi Indonesia jika dibandingkan dengan negara ASEAN sangat tidak kompetitif, karena Indonesia mempunyai alur yang sangat rumit dalam mengurus perizinan dalam berinvestasi. "Karena negara lain membuat, peraturan-peraturan untuk investasi jauh lebih sederhana," tambahnya.
Luhut menjelaskan, Presiden Jokowi akan membahas semua sektor investasi, agar semua dapat memperbaiki alur perizinannya. Harapannya, agar para investor mau menanamkan modalnya di Indonesia.
Pemerintah menargetkan, urusan perizininan ini akan selesai dalam satu bulan ke depan. Dia mengungkapkan, seusai pelantikan Jokowi jilid dua, pemerintah akan membuat satu undang-undang baru untuk mengamendemen beberapa undang-undang sekaligus yang mengurusi tentang investasi.
Baca Juga:
"Nanti setelah pelantikan Presiden nanti akan omnibus law itu akan disampaikan kepada parlemen," ucap Luhut.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menginginkan rapat investasi seminggu dua kali guna menyelesaikan yang berkaitan dengan perbaikan ekosistem investasi terus menerus.
Jokowi mengatakan, rapat diintensifkan agar memperoleh putusan yang konkret untuk perbaikan ekosistem investasi. Jokowi mengaku masih menerima banyak keluhan dari para investor yang terkendala dengan regulasi dan perizinan berinvestasi. Para investor menganggap prosedur berinvestasi di Indonesia terlalu berbelit-belit dan banyak aturan.
"Bukan hanya sulit diprediksi tapi juga terlalu banyak diskresi-diskresi yang dilakukan kementerian. Sehingga selalu berubah-berubah," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 11 September 2019.
EKO WAHYUDI l FRISKI RIANA
