BPJS Kesehatan Pastikan Iuran Naik Awal 2020

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan

    Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan memastikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dikelolanya akan naik pada awal 2020. Kendati demikian, belum ada regulasi yang diterbitkan untuk menaungi kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut.

    Kepastian kabar kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu disampaikan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dalam konferensi pers Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mendukung Penyesuaian Iuran JKN–KIS, di Jakarta, Rabu 11 September 2019.

    Rusli menjelaskan, dirinya memastikan informasi rencana kenaikan iuran tersebut saat mengikuti rapat dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris sebelum konferensi pers tersebut digelar. "Saat berbincang tadi, saya bertanya kepada Pak Dirut apakah [kenaikan iuran] jadi atau hanya isu? Jadi, beliau menjawab akan diterapkan nanti awal 2020," ujar Rusli.

    Menurit Rusli, berdasarkan kepastian tersebut pihaknya akan menyiapkan alokasi anggaran untuk peserta segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan prerhitungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, dana yang perlu dialokasikan pasca kenaikan iuran mencapai Rp 45 miliar.

    Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris menjelaskan bahwa pihaknya mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menyesuaikan besaran iuran BPJS Kesehatan. Hal tersebut dinilai dapat mengatasi akar masalah penyebab defisit badan tersebut.

    "Iuran ini bukan dinaikkan, tetapi belum sesuai hitungan yang seharusnya. Tentu pada saat ini disesuaikan, tentu kami melihat apakah iuran tersebut affordable, artinya terjangkau oleh semua segmen [peserta]," ujar Fahmi dalam konferensi pers tersebut.

    Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut dikabarkan akan berlaku secara bertahap. Pada September 2019, kenaikan iuran akan berlaku terlebih dahulu untuk segmen peserta PBI, lalu Januari 2020 untuk segmen lainnya.

    BISNIS

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.