Indef: Pemindahan Ibu Kota Berpotensi Meningkatkan Kesenjangan

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto aerial bekas tambang batu bara di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu, 28 agustuAgustus 2019. Kementerian LHK akan memperbaiki lubang-lubang bekas tambang di kawasan calon ibu kota negara baru. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Foto aerial bekas tambang batu bara di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu, 28 agustuAgustus 2019. Kementerian LHK akan memperbaiki lubang-lubang bekas tambang di kawasan calon ibu kota negara baru. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengingatkan pemerintah bahwa pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan bisa membuat kesenjangan masyarakat sekitar bisa meningkat. Sebab, pihak yang dipindahkan sebagian besar merupakan kelompok kelas menengah di DKI Jakarta.

    "Artinya ada gap di sana antara para pegawai atau PNS dengan gaji di atas Upah Minimum Regional dengan penduduk di sekitar lokasi ibu kota baru yang kebanyakan bekerja di sektor komoditas seperti sawit dan batu bara," kata Bhima ditemui di Universitas Pembangunan Nasional, Jakarta Selatan, Rabu 11 September 2019.

    Apalagi, sambung Bhima, saat ini harga-harga komoditas tengah tertekan akibat sejumlah pelambatan ekonomi global. Kondisi tersebut bakal menekan daya beli masyarakat sekitar.

    Karena itu, kata dia, bukan tidak mungkin pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan justru membuat jurang pendapatan antara warga pendatang dengan penduduk sekitar menjadi lebih lebar. Potensi tersebut tentu, bisa mengancam indeks rasio gini yang bisa ikut meningkat.

    Lebarnya jurang pendapatan, Bhima khawatir, akan memicu tingkat kriminalitas. "Justru nanti masalahnya bisa jadi lebih pelik dibandingkan dengan kondisi Jakarta seperti sekarang ini," kata Bhima.

    Selain itu, Bhima juga membantah bahwa pembangunan ibu kota baru bisa memberikan dampak bagi ekonomi regional. Menurut studi yang telah dilakukan Indef tahun ini, pembangunan ibu kota baru hanya ikut mendorong perekonomian Kalimantan Timur.

    "Artinya, satu Kalimantan pun tidak bergerak naik, karena adanya pembangunan ibu kota baru, apalagi pertumbuhan ekonomi secara nasional," kata Bhima.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.