Bukan Mobil Listrik, Kemenhub Sebut Esemka Tidak Dapat Insentif

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Deretan mobil Esemka di Pabrik Mobil Esemka, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah. Tempo/Dinda Leo Listy

    Deretan mobil Esemka di Pabrik Mobil Esemka, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah. Tempo/Dinda Leo Listy

    TEMPO.CO, Tangerang - Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan, Ahmad Yani memastikan bahwa Kemenhub tidak memberikan insentif apapun kepada mobil produksi lokal, Esemka. Karena, mobil Esemka Bima dan Esemka Garuda yang telah diluncurkan dan diproduksi massal itu merupakan mobil berbahan bakar minyak biasa, bukan mobil listrik.

    Ahmad Yani juga mengatakan, mobil Esemka tetap akan terkena aturan ganjil genap. "Esemka mobil biasa, kalau masuk ganjil genap ya kena," kata dia saat ditanya apakah Kemenhub ada insentif untuk mobil Esemka di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Selasa, 10 September 2019.

    Esemka sebelumnya telah mengumumkan akan memproduksi massal mobil untuk jenis pikap tipe Bima 1.2 dan 1.3. Harga off the road (belum terkena pajak) mobil itu ditaksir Rp 95 juta, sedangkan harga on the road (termasuk pajak) berkisar Rp 105 juta per unit.

    Adapun untuk mobil jenis SUV Garuda 1, Esemka belum mengumumkan harga dan peluncurannya. Namun, mobil penumpang dengan kapasitas banyak berjenis SUV diperkirakan akan di bawah Rp 300 juta per unit dan akan lebih murah dari mobil SUV merek-merek Jepang ataupun Eropa.

    Pada Jumat pekan lalu, PT Esemka meluncurkan mobil pikap Esemka Bima 1,2L dan 1,3L bersamaan dengan peresmian pabrik perakitannya. Peresmian pabrik Esemka dan peluncuran mobil anak bangsa itu dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

    "Mobil Esemka adalah merek dan prinsipal Indonesia. Ini adalah merek kita sendiri yang sejak sekitar 10 tahun lalu (dikerjakan) oleh para teknisi, oleh anak-anak SMK, inisiator yang dulu saya kenal ada di sini semuanya," kata Jokowi dalam pidato sambutannya kala itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.