Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tak Hadiri Uji Kelayakan, Empat Calon Anggota BPK Dianggap Gugur

image-gnews
Suasana uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota BPK  dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 September 2019.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Suasana uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota BPK dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 September 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta – Empat nama calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK tidak hadir dalam tes uji kelayakan dan kepatutan alias fit and proper test yang digelar Komisi XI DPR hingga hari terakhir seleksi, Kamis, 5 September 2019. Keempatnya adalah Fontian Munzil, Eddy Suratman, Gunawan Adji, dan Akhmad Muqowam.

Anggota Komisi XI DPR yang sebelumnya bertindak sebagai Koordinator Tim Penilai Makalah, Hendarawan Supratikno, mengatakan empat nama tersebut telah dianggap gugur oleh Dewan. “Gugur karena tidak datang pada waktu fit and proper tes yang telah dijadwalkan,” ujar Hendrawan saat ditemui Tempo pada Kamis petang di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Hendrawan memastikan, panitia tak akan memberikan dispensasi kepada peserta yang tidak memenuhi undangan seleksi. Sebab, panitia tidak akan menghelat tes lanjutan.

Fontian dan Eddy sedianya dijadwalkan mengikuti seleksi pemilihan auditor negara itu pada Selasa, 3 September 2019. Sedangkan Gunawan dan Akhmad dijadwalkan menjalani tes pada hari berikutnya.

Berdasarkan riset Tempo, Fontian, Eddy, dan Gunawan adalah akademisi. Sedangkan Akhmad merupakan politikus Partai Persatuan Pembangunan yang menduduki kursi Parlemen pada 1999 hingga 2014.

Salah satu peserta gugur, Eddy, mengatakan tak dapat memenuhi undangan DPR karena tengah berada di Bangor University, Inggris, untuk mengikuti seminar internasional. Guru Besar Universitas Tanjungpura ini mengatakan informasi yang disampaikan oleh Dewan terkait waktu tes uji kelayakan mepet.

“Pemberitahuan tes wawancara 3 September—atau tepat pada hari H Eddy dijadwalkan tes. Sedangkan saya berada di Inggris sampai 5 September,” ujarnya.

Komisi XI sebelumnya telah menetapkan 32 calon anggota BPK yang lolos passing grade maju ke tahap tes uji kelayakan dan kepatutan. Dengan gugurnya empat calon ini, DPR berarti telah memproses 28 nama.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Daftar nama bakal anggota BPK tersebut kemudian akan dibahas dalam rapat paripurna. DPR akan memilih lima nama yang lolos sebagai pucuk pimpinan badan auditor. Selepas itu, nama-nama terpilih akan  diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

Berikut ini 28 nama calon anggota BPK yang telah menjalani tes uji kelayakan dan kepatutan. 

1.Pius Lustrilanang
2. Nurhayati Ali Assegaf
3. Izhari Mawardi
4. Raja Sirait
5. Achsanul Qosasi
6. Ahmadi Noor Supit
7. Daniel Lumban Tobing
8. Willgo Zainar
9. Jimmy M. Rifai Gani
10. Muhammad Yusuf Ateh
11. Heru Muara Sidik
12. Syafri Adnan Baharuddin
13. Saiful Anwar Nasution
14. Dadang Suwana
15. I Gede Kastawa
16. Hendra Susanto
17. Muhammad Syarkawi
18. Bambang Pamungkas
19. Suharmanta
20. Harry Azhar Azis

21. Tito Sulistyo

22. Indra Utama
23. Heru Kreshna Reza
24. Riza Suarga
25. Chandra Wijaya
26. Sahala Benny Pasaribu
27. Tjatur Sapto
28. Ruslan Abdul Gani

 FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Profil 7 Anggota LPSK Terpilih Periode 2024-2029

22 hari lalu

Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan LPSK, Senin, 16 Januari 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Profil 7 Anggota LPSK Terpilih Periode 2024-2029

DPR resmi menetapkan & anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK masa jabatan 2024-2029. Berikut daftarnya.


Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

31 hari lalu

Warga menerima Alat Memasak Listrik (AML) berupa penanak nasi yang didistribusikan oleh PT Pos Indonesia di kawasan Manggarai, Jakarta, Senin, 8 Januari 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendistribusikan 500.000 Rice Cooker. Tempo/Tony Hartawan
Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.


Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

34 hari lalu

Desain Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.


Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

35 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.


BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

35 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberi penjelasan pada Anggota BPK Haerul Saleh tentang IKN di Nusantara, 21 Februari 2024. (Sumber foto: Biro Humas dan KSI/ Sudarman)
BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,


Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

35 hari lalu

Desain Istana Wapres di IKN karya Shau. (Dok.Shauarchitects)
Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.


Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

35 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.


PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

35 hari lalu

Arsitektur  Istana Kepresidenan di IKN karya Nyoman Nuarta. (Dok. Nyoman Nuarta)
PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.


Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

36 hari lalu

Eks Ketua Tim Pemeriksa BPK, David Patasaung dan Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat, Abu Hanifa, menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 22 Januari 2024. David Patasaung dan Abu Hanifa, diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi kasus suap untuk pengkondisian temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap


Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

39 hari lalu

Logo LPEI
Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.