Andre Rosiade Dampingi Buruh Temui Moeldoko Bahas Semen Cina

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota DPR terpilih periode 2019-2024, Andre Rosiade, mendampingi Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia untuk menemui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, 2 September 2019. Tempo/Friski Riana

    Anggota DPR terpilih periode 2019-2024, Andre Rosiade, mendampingi Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia untuk menemui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, 2 September 2019. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR terpilih periode 2019-2024, Andre Rosiade, mendampingi Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia untuk menemui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin, 2 September 2019.

    "Hari ini mau melakukan audiensi dengan Kepala Staf Kepresidenan didampingi dengan Deputi 3, dan Deputi 4 dalam rangka melaporkan praktek predatory pricing yang dilakukan semen Tiongkok," kata Andre.

    Andre menjelaskan, praktek banting harga atau predatory pricing ini sudah dilaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Namun, ia dan serikat pekerja gabungan seluruh pabrik semen nasional di Indonesia ingin beraudiensi dengan Moeldoko agar pemerintah bisa mengambil langkah-langkah konkret.

    Salah satunya adalah meminta Menteri Perdagangan mencabut Permendag Nomor 7 Tahun 2018, mengenai izin impor klingker dan semen. Padahal, kata Andre, produksi semen dalam negeri surplus 35 juta ton per tahun.

    Selain itu, Andre akan mendorong Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Menteri Perindustrian segera mencabut moratorium pembangunan semen baru. "Kita tidak butuh pembangunan semen baru, apalagi yang dilakukan oleh investor-investor dari Tiongkok. Karena sampai 2030, Indonesia surplus semen. Sekali lagi, pembangunan pabrik semen baru tidak dibutuhkan bagi bangsa ini," kata dia.

    Lewat audiensi ini, Andre berharap pemerintah, terutama Presiden Jokowi melalui KSP bisa mengkoordinasikan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian untuk tidak berpihak kepada Cina. "Jangan selalu berpihak pada Tiongkok, Tiongkok, Tiongkok. Padahal mereka melakukan penghancuran ke industri dalam negeri kita ini," ucapnya.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.