PUPR: Pembangunan Ibu Kota Baru Dibagi Tiga Tahap

Foto udara proyek pembangunan jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang melintasi wilayah Samboja di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu, 28 Agustus 2019. Ibu kota baru itu akan terletak di dua kabupaten yang ada di Kalimantan Timur. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan memulai pembangunan infrastruktur dasar di ibu kota baru pada pertengahan 2020. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, proyek pembangunan tersebut bakal dibagi dalam tiga pembabakan waktu.

“Kan kita mulai (pembangunan) paling cepat semester kedua. Tahap pertama kami buat masterplan dan desain kawasan,” ujar Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi V di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Agustus 2019.

Perancangan masterplan dan desain kawasan ditargetkan kelar pada 2020 sehingga pemerintah dapat mula berfokus mengerjakan pembangunan tahap selanjutnya. Adapun pada tahap kedua, pemerintah akan membangun infrastruktur dasar.

Pembangunan infrastruktur dasar di ibu kota baru ini meliputi jalan, drainase, embung, air bersih, dan kebutuhan hidup lainnya. Basuki menjelaskan, pembangunan infrastruktur tersebut akan menggunakan mekanisme desing-and-build.

Sedangkan peletakan batu pertama akan dicanangkan pada pertengahan tahun 2020. Kemudian, mengancik semester kedua, pemerintah bakal membangun perumahan aparatur sipil negara atau ASN dan gedung-gedung perkantoran. Kementerian PUPR memasang target pembangunan dua kebutuhan pelaksana negara ini kelar pada 2024.

Saat ini, Kementerian PUPR telah menghitung pembangunan infrastruktur dasar membutuhkan uang muka senilai Rp 865 miliar. Dari total dana tersebut, Rp 500 milar di antaranya untuk uang muka jalan dan jembatan yang meliputi jalan nasional non-tol.

Sedangkan Rp 175 miliar lainnya untuk uang muka pengembangunan sumber daya air yang meliputi penyediaan air baku, pembangunan bendungan dan embung, serta pegendalian banjir dan drainase. Selanjutnya, Rp 190 miliar dialokasikan untuk uang muka proyek pengadaan permukiman di ibu kota baru. 

Dari jumlah itu, Rp 100 miliar di antaranya digunakan untuk uang muka pembangunan sarana/prasarana utilitas bawah tanah, drainase, dan sarana/prasarana umum di atas lahan seluas 2.000 hektare. Lantas, 90 milar sisanya untuk konsultan urban desain, rencana tata bangunan dan lingkungan, desain kontrol, dan desain dasar perumahan untuk ASN.

Pemerintah memprediksi pembangunan ibu kota baru bakal membutuhkan investasi sebesar Rp 466 triliun. Dari total kebutuhan investasi itu, sebanyak 19,2 persen anggaran akan menyedot APBN. Sedangkan 54,6 persen pembiayaan lainnya dikerjasamakan dengan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta 26,2 persen sisanya akan didanai oleh swasta.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA






Setelah Jokowi dan Basuki, Giliran Heru Budi Jelaskan Soal Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun

2 jam lalu

Setelah Jokowi dan Basuki, Giliran Heru Budi Jelaskan Soal Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menjelaskan soal kendala yang dihadapi saat mengerjakan proyek Sodetan Ciliwung.


Kementerian Keuangan Bentuk Sekretariat Ekosistem Perumahan

1 hari lalu

Kementerian Keuangan Bentuk Sekretariat Ekosistem Perumahan

Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan menyebut sektor perumahan salah satu sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.


Terkini Bisnis: PUPR Singgung Kasus Meikarta, Kronologi Pembobolan Rekening BCA Rp320 Juta

2 hari lalu

Terkini Bisnis: PUPR Singgung Kasus Meikarta, Kronologi Pembobolan Rekening BCA Rp320 Juta

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR Herry Trisaputra Zuna menyinggung kasus Meikarta yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini.


Jokowi Tambah Dana Rp32,7 Triliun untuk Perbaikan Jalan Daerah

2 hari lalu

Jokowi Tambah Dana Rp32,7 Triliun untuk Perbaikan Jalan Daerah

Jokowi bakal menerbitkan Instruksi Presiden tentang penambahan dana perbaikan jalan daerah. Total dana yang bakal digelontorkan Rp 32,7 triliun.


Singgung Kasus Meikarta, PUPR Siapkan Skema Penjaminan Pembiayaan Perumahan

2 hari lalu

Singgung Kasus Meikarta, PUPR Siapkan Skema Penjaminan Pembiayaan Perumahan

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR menilai kasus sengketa proyek Meikarta terjadi lantaran tidak ada skema penjaminan pembiayaan.


Sejumlah Fakta Seputar Rumah Menteri di IKN yang Telan Biaya Rp 537,1 Miliar

2 hari lalu

Sejumlah Fakta Seputar Rumah Menteri di IKN yang Telan Biaya Rp 537,1 Miliar

Rumah tapak jabatan menteri yang akan dibangun di IKN menelan biaya Rp 537,1 Miliar. Seperti apa fakta rumah tapak jabatan menteri itu? Simak deretan faktanya.


PUPR Targetkan 13 Bendungan Selesai Tahun Ini, Di Mana Saja?

2 hari lalu

PUPR Targetkan 13 Bendungan Selesai Tahun Ini, Di Mana Saja?

PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menargetkan pembangunan 13 bendungan rampung pada tahun ini.


Otorita IKN Umumkan Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Tinggi Hari Ini, Simak Cara Mengeceknya

2 hari lalu

Otorita IKN Umumkan Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Tinggi Hari Ini, Simak Cara Mengeceknya

Otorita IKN mengumumkan hasil seleksi uji kompetensi pada seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya pada hari ini.


Cerita di Balik Sodetan Ciliwung, Anies Cabut Kasasi Ahok Agar Lahan Warga Dibeli Negara

2 hari lalu

Cerita di Balik Sodetan Ciliwung, Anies Cabut Kasasi Ahok Agar Lahan Warga Dibeli Negara

Proyek Sodetan Ciliwung sudah terhenti sejak 2015, saat Basuki Tjahaja Purnama masih menjabat Gubernur DKI. Terkendala pembebasan lahan.


Jokowi Dijadwalkan Ajak Investor ke IKN Bulan Depan

3 hari lalu

Jokowi Dijadwalkan Ajak Investor ke IKN Bulan Depan

Menteri PUPR Baski Hadimuljono kembali menyampaikan rencana kunjungan Presiden Jokowi ke lokasi proyek Ibu Kota Negara atau IKN.