Ibu Kota Baru, Siapkah Transportasi dan Infrastruktur di Sana?

Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur. googlemaps.com

TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI angkat bicara soal ibu kota baru yang ditetapkan pemerintah berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur. Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI, Djoko Setijowarno, menyebutkan sistem transportasi beserta infrastruktur yang telah dibangun di provinsi itu terhitung lebih unggul dan komplet ketimbang provinsi lainnya di pulau itu.

Dari sisi transportasi darat, Kalimantan Timur telah memiliki akses jalan utama yang mumpuni. "Wilayah yang dipilih terletak antara Kota Balikpapan dan Kota Samarinda ini sudah lama terhubung jalan nasional," kata Djoko dalam pesan pendek kepada Tempo, Selasa, 27 Agustus 2019.

Dalam waktu dekat, kata Djoko, pemerintah juga akan membuka akses jalan tol sepanjang 99,35 kilometer. Tol ini membentang dari Samarinda ke Balikpapan. 

Saat ini pemerintah pun telah mengerjakan proyek jembatan Pulau Balang. Jembatan tersebut didesain menghubungkan Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara yang menjadi titik ibu kota. 

Pembangunan yang diprediksi kelar pada 2021 ini digadang-gadang bakal mengefektifkan waktu tempuh sekitar 1 jam. Sebab, perjalanan menjadi lebih pendek sekitar 30 kilometer. 

"Lalu sedang dilakukan proses lelang mencari investor untuk Tol Teluk Balikpapan sepanjang 7,9 kilometer," ujarnya. Tol Teluk Balikpapan nantinya menghubungkan Jalan Tol Samarinda dam Balikpapan serta Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan.

Adapun dari sisi kebandarudaraan, provinsi ini telah memiliki dua bandara. Keduanya adalah Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan dan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto.

Sementara itu, di sisi laut, saat ini tersedia dua pelabuhan, yakni Pelabuhan Semayang di Balikpapan dan Pelabuhan Samarinda di tepi Sungai Mahakam. Meski demikian, Djoko menilai transportasi umum di dalam kota Provinsi Kalimantan Timur belum terlampau mumpuni. "Belum seperti Jakarta," katanya. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemarin di Istana Negara, Jakarta, mengumumkan bahwa ibu kota negara Republik Indonesia akan dipindahkan dari Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara karena sudah punya infrastruktur yang relatif lengkap dan pemerintah punya lahan seluas 180 ribu hektare," katanya. Selain itu, menurut Presiden, pemerintah memilih kedua daerah itu sebagai lokasi ibu kota yang baru karena risiko bencana minim.






Jokowi: Prabowo Punya Kerutan Wajah dan Rambut Putih

6 jam lalu

Jokowi: Prabowo Punya Kerutan Wajah dan Rambut Putih

Presiden Jokowi menyebut ciri-ciri pemimpin yang pernah disampaikannya yaitu yang berkerut dan rambut putih, ada di diri Prabowo.


PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

7 jam lalu

PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai isu Jokowi 3 periode belum tertutup.


Kepala BIN Budi Gunawan: Kerutan Pemimpin Versi Jokowi 100 Persen Identik dengan Prabowo

8 jam lalu

Kepala BIN Budi Gunawan: Kerutan Pemimpin Versi Jokowi 100 Persen Identik dengan Prabowo

Kepala BIN Budi Gunawan ikut angkat suara menanggapi omongan Presiden Jokowi soal calon presiden yang keningnya berkerut dan rambut putih.


Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

8 jam lalu

Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

Politikus PKS Mardani Ali Sera minta Presiden Jokowi fokus jalankan tugas sebagai Kepala Negara, bukan melulu sibuk dengan relawan menjelang Pilpres.


Jokowi Penuhi Permintaan Soal Kuota Khusus Anak Suku Dayak Jadi Prajurit TNI-Polri

8 jam lalu

Jokowi Penuhi Permintaan Soal Kuota Khusus Anak Suku Dayak Jadi Prajurit TNI-Polri

Panglima Besar Pasukan Merah Agustinus minta kuota khusus untuk anak-anak Suku Dayak agar menjadi prajurit TNI-Polri. Jokowi setuju.


Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

9 jam lalu

Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

Survei lembaga Charta Politika Indonesia menyebut hanya 18 persen responden yang menyatakan setuju dengan isu penundaan Pemilu 2024. Sementara itu, sebanyak 76,3 persen lainnya menolak isu tersebut.


Setelah Surpres Jokowi untuk Yudo Margono Turun, Apa Lagi Tahapannya Menjadi Panglima TNI?

9 jam lalu

Setelah Surpres Jokowi untuk Yudo Margono Turun, Apa Lagi Tahapannya Menjadi Panglima TNI?

Yudo Margono akan melalui beberapa tahapan untuk selanjutnya diangkat menjadi Panglima TNI sesuai peraturan UU Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 13.


Jokowi Cari Lokasi Bangun Dayak Center di IKN

9 jam lalu

Jokowi Cari Lokasi Bangun Dayak Center di IKN

Presiden Jokowi akan segera mencari area khusus di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara untuk membangun Dayak Center.


Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

9 jam lalu

Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

KSAL Laksamana Yudo Margono diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Ini harta kekayaannya versi LHKPN.


Survei Charta Politika: 59,7 Persen Masyarakat Ingin Jokowi Reshuffle Kabinet

10 jam lalu

Survei Charta Politika: 59,7 Persen Masyarakat Ingin Jokowi Reshuffle Kabinet

Survei lembaga Charta Politika Indonesia menyebut sebanyak 59,7 persen responden menginginkan agar Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet