TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI angkat bicara soal ibu kota baru yang ditetapkan pemerintah berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur. Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI, Djoko Setijowarno, menyebutkan sistem transportasi beserta infrastruktur yang telah dibangun di provinsi itu terhitung lebih unggul dan komplet ketimbang provinsi lainnya di pulau itu.
Dari sisi transportasi darat, Kalimantan Timur telah memiliki akses jalan utama yang mumpuni. "Wilayah yang dipilih terletak antara Kota Balikpapan dan Kota Samarinda ini sudah lama terhubung jalan nasional," kata Djoko dalam pesan pendek kepada Tempo, Selasa, 27 Agustus 2019.
Dalam waktu dekat, kata Djoko, pemerintah juga akan membuka akses jalan tol sepanjang 99,35 kilometer. Tol ini membentang dari Samarinda ke Balikpapan.
Saat ini pemerintah pun telah mengerjakan proyek jembatan Pulau Balang. Jembatan tersebut didesain menghubungkan Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara yang menjadi titik ibu kota.
Pembangunan yang diprediksi kelar pada 2021 ini digadang-gadang bakal mengefektifkan waktu tempuh sekitar 1 jam. Sebab, perjalanan menjadi lebih pendek sekitar 30 kilometer.
"Lalu sedang dilakukan proses lelang mencari investor untuk Tol Teluk Balikpapan sepanjang 7,9 kilometer," ujarnya. Tol Teluk Balikpapan nantinya menghubungkan Jalan Tol Samarinda dam Balikpapan serta Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan.
Adapun dari sisi kebandarudaraan, provinsi ini telah memiliki dua bandara. Keduanya adalah Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan dan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto.
Sementara itu, di sisi laut, saat ini tersedia dua pelabuhan, yakni Pelabuhan Semayang di Balikpapan dan Pelabuhan Samarinda di tepi Sungai Mahakam. Meski demikian, Djoko menilai transportasi umum di dalam kota Provinsi Kalimantan Timur belum terlampau mumpuni. "Belum seperti Jakarta," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemarin di Istana Negara, Jakarta, mengumumkan bahwa ibu kota negara Republik Indonesia akan dipindahkan dari Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara karena sudah punya infrastruktur yang relatif lengkap dan pemerintah punya lahan seluas 180 ribu hektare," katanya. Selain itu, menurut Presiden, pemerintah memilih kedua daerah itu sebagai lokasi ibu kota yang baru karena risiko bencana minim.
