Antisipasi Resesi, Apindo Ingatkan Soal Waktu Pemindahan Ibu Kota

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Agustus 2019. Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Shinta Widjaja Kamdani melihat pemindahan ibu kota sebagai hal yang positif untuk pembangunan Indonesia ke depannya. Namun, ia mengingatkan bahwa realisasi rencana itu juga harus memperhatikan situasi dan kondisi.

"Timingnya yang harus diperhatikan. Masalahnya saat ini kita harus berhati-hati mengantisipasi adanya resesi ekonomi jadi pemerintah perlu banyak melakukan pembenahan dan reformasi," ujar Shinta dalam pesan singkat, Senin, 26 Agustus 2019.

Di sisi lain, dari sisi anggaran pun perlu dilihat sejauh mana kesiapan pelaku usaha untuk dapat berpartisipasi. Memang, Shinta berharap pemindahan ibu kota bisa memacu desentralisasi pengelolaan ekonomi dari Jawa. Sehingga, pembangunan infrastruktur ekonomi bisa lebih merata di daerah.

Selain itu, pemindahan Ibu Kota juga dapat mendorong Jakarta menjadi sentra ekonomi yang lebih efisien dan terspesifikasi seperti New York. Sebab, demonstrasi skala besar akan menghilang dengan sendirinya, kemacetan akan berkurang, dan kegiatan ekonomi akan lebih terfokus kepada transaksi-transaksi ekonomi skala besar yang memang tidak efisien dilakukan di daerah.

"Ketiga, persebaran tenaga kerja terampil dan terdidik akan lebih rata sehingga perusahaan tidak perlu mengeluarkan dana lebih besar untuk pekerja untuk mengoperasikan kegiatan usaha di daerah karena tenaga kerja yang kompeten bisa ditemukan di daerah," tutur Shinta.

Namun, ia juga memberi catatan untuk pemindahan Ibu Kota tersebut. "Kuncinya ada di transisi yang mulus, perpindahan fungsi kantor-kantor pemerintah harus dilakukan bertahap dengan periode transisi yang cukup berjenjang dan jadwal yang jelas untuk pelaku usaha," tutur Shinta. Ia pun mengatakan pengusaha punya kepentingan agar semua bentuk layanan administrasi kegiatan usaha, perdagangan dan investasi bisa tetap mulus walaupun pusat pemerintahan berpindah.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta, mengumumkan bahwa ibu kota negara Republik Indonesia akan dipindahkan dari Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara karena sudah punya infrastruktur yang relatif lengkap dan pemerintah punya lahan seluas 180 ribu hektare," katanya. Selain itu, menurut Presiden, pemerintah memilih kedua daerah itu sebagai lokasi ibu kota yang baru karena risiko bencana minim.

ANTARA






Jokowi: Prabowo Punya Kerutan Wajah dan Rambut Putih

5 jam lalu

Jokowi: Prabowo Punya Kerutan Wajah dan Rambut Putih

Presiden Jokowi menyebut ciri-ciri pemimpin yang pernah disampaikannya yaitu yang berkerut dan rambut putih, ada di diri Prabowo.


PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

6 jam lalu

PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai isu Jokowi 3 periode belum tertutup.


Kepala BIN Budi Gunawan: Kerutan Pemimpin Versi Jokowi 100 Persen Identik dengan Prabowo

7 jam lalu

Kepala BIN Budi Gunawan: Kerutan Pemimpin Versi Jokowi 100 Persen Identik dengan Prabowo

Kepala BIN Budi Gunawan ikut angkat suara menanggapi omongan Presiden Jokowi soal calon presiden yang keningnya berkerut dan rambut putih.


Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

8 jam lalu

Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

Politikus PKS Mardani Ali Sera minta Presiden Jokowi fokus jalankan tugas sebagai Kepala Negara, bukan melulu sibuk dengan relawan menjelang Pilpres.


Jokowi Penuhi Permintaan Soal Kuota Khusus Anak Suku Dayak Jadi Prajurit TNI-Polri

8 jam lalu

Jokowi Penuhi Permintaan Soal Kuota Khusus Anak Suku Dayak Jadi Prajurit TNI-Polri

Panglima Besar Pasukan Merah Agustinus minta kuota khusus untuk anak-anak Suku Dayak agar menjadi prajurit TNI-Polri. Jokowi setuju.


Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

8 jam lalu

Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

Survei lembaga Charta Politika Indonesia menyebut hanya 18 persen responden yang menyatakan setuju dengan isu penundaan Pemilu 2024. Sementara itu, sebanyak 76,3 persen lainnya menolak isu tersebut.


Setelah Surpres Jokowi untuk Yudo Margono Turun, Apa Lagi Tahapannya Menjadi Panglima TNI?

8 jam lalu

Setelah Surpres Jokowi untuk Yudo Margono Turun, Apa Lagi Tahapannya Menjadi Panglima TNI?

Yudo Margono akan melalui beberapa tahapan untuk selanjutnya diangkat menjadi Panglima TNI sesuai peraturan UU Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 13.


Jokowi Cari Lokasi Bangun Dayak Center di IKN

9 jam lalu

Jokowi Cari Lokasi Bangun Dayak Center di IKN

Presiden Jokowi akan segera mencari area khusus di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara untuk membangun Dayak Center.


Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

9 jam lalu

Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

KSAL Laksamana Yudo Margono diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Ini harta kekayaannya versi LHKPN.


Survei Charta Politika: 59,7 Persen Masyarakat Ingin Jokowi Reshuffle Kabinet

9 jam lalu

Survei Charta Politika: 59,7 Persen Masyarakat Ingin Jokowi Reshuffle Kabinet

Survei lembaga Charta Politika Indonesia menyebut sebanyak 59,7 persen responden menginginkan agar Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet