Wawancara Khusus Jokowi: Pindah Ibu Kota Belajar dari Malaysia

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo alias Jokowi berpidato saat menghadiri Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue 2019 di Bali, Selasa, 20 Agustus 2019. Forum internasional yang memetakan kerjasama antara Indonesia dan negara-negara Afrika itu mengangkat tema connecting for prosperity. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi berpidato saat menghadiri Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue 2019 di Bali, Selasa, 20 Agustus 2019. Forum internasional yang memetakan kerjasama antara Indonesia dan negara-negara Afrika itu mengangkat tema connecting for prosperity. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mantap memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Dalam wawancara khusus bersama Tempo, Jokowi optimistis pemindahan ibu kota negara dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari lima tahun.

    "Saya belajar dari Putrajaya, tiga tahun bisa pindah. Memang harus pindah," kata Jokowi pada Senin, 19 Agustus 2019.

    Putrajaya saat ini merupakan pusat pemerintahan Malaysia, menggantikan Kuala Lumpur. Pada pekan kedua Agustus lalu, Jokowi sempat berkunjung ke Putrajaya bersama Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.

    Jokowi mengatakan, dalam tahap pertama pemindahan ibu kota, pemerintah akan mengawalinya dengan membangun fasilitas-fasilitas dan infrastruktur pelaksana negara. Mantan Wali Kota Solo itu menargetkan pembangunan kantor kementerian kelar pada 2023. "Kalau istana sudah siap, 2023 pindah atau maksimal 2024 pindah," ujarnya.

    Jokowi memprediksi seluruh eksekutif sudah bakal menempati ibu kota baru pada 2024 alias masa akhir jabatannya. Pada tahap kedua, pemerintah akan membangun fasilitas lain, seperti stasiun, universitas, dan kantor non-kementerian atau lembaga-lembaga tinggi.

    Niat Jokowi memindahkan ibu kota telah ia utarakan secara resmi dalam pidato kenegaraan di sidang DPR dan DPD pada 16 Agustus lalu. Kala itu Jokowi telah meminta izin kepada DPR, MPR, DPD, dan masyarakat.

    Pemerintah telah menghitung proyeksi anggaran pemindahan ibu kota sebesar Rp 466  triliun. Jokowi memungkinkan seperempat anggaran itu diambil dari postur APBN. Sedangkan sisanya didanai oleh stakeholder melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Selanjutnya, sokongan juga berasal dari swasta dan masyarakat.

    TIM TEMPO | FRANCISCA CHRISTY ROSANAA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.