Achsanul Qosasi Desak DPR Segera Rampungkan Seleksi Anggota BPK

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi pada rapat dengan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pelindo II di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 2 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Achsanul Qosasi, mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mempercepat proses seleksi anggota auidtor negara tersebut. Sebab, menurut dia, anggota BPK yang menjabat periode 2014-2019 bakal segera purnatugas pada 14 Oktober mendatang.

“SK pengangkatan saya tanggal 14 Oktober 2014. Berarti jika mengacu pada undang-undang, sebelum tanggal 14 September semestinya dewan sudah putuskan anggota terpilih dalam rapat paripurna,” katanya saat dihubungi pada Senin, 19 Agustus 2019. 

Achsanul mengatakan dewan hanya memiliki sedikit waktu untuk mengejar tenggat seleksi. Sementara itu, saat ini berkas nama calon anggota BPK yang telah lolos uji passing grade oleh Komisi XI masih mandek di level pimpinan dewan.

Berdasarkan aturan, sebelum diputuskan oleh DPR, nama-nama calon anggota BPK mesti melalui proses pertimbangan DPD dan tes uji kelayakan atau fit and proper test. DPR pun harus menyelesaikan pemilihan anggota BPK yang baru paling lama satu bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota BPK yang lama.

Komisi XI sedianya menjadwalkan pertimbangan nama-nama calon BPK oleh DPD telah kelar awal Agustus lalu. Sebelumnya nama-nama itu sudah diajukan ke pimpinan DPR pada pertengahan Juli untuk segera disorongkan ke DPD. Sedangkan uji kelayakan ditargetkan berlangsung selambat-lambatnya akhir Agustus.

“Jika sekarang nama-nama calon anggota (masih di pimpinan dewan), lalu (butu) satu bulan pertimbangan DPD, waktunya mepet sekali,” ucapnya. 

Achsanul, yang juga calon anggota BPK inkumben, mengatakan belum menerima pengumuman resmi terkait proses seleksi dari DPR. “Saya juga bingung kapan akan dijadwalkan fit and proper test,” ujarnya.






Bekas Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar Resmi Jabat Komisaris Utama Bank DKI

14 hari lalu

Bekas Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar Resmi Jabat Komisaris Utama Bank DKI

Plt BP BUMD DKI berharap Bahrullah Akbar mampu memperbaiki Bank DKI.


Jawab Laporan Formula E Ala Anies Baswedan Diungkit, Jakpro: Dampak Ekonominya Rp 2,63 Triliun

32 hari lalu

Jawab Laporan Formula E Ala Anies Baswedan Diungkit, Jakpro: Dampak Ekonominya Rp 2,63 Triliun

Jakpro menegaskan audit laporan keuangan Formula E Jakarta 2022 saat ini sedang berlangsung. Audit dilakukan oleh KAP, bukan BPK.


Jokowi Perintahkan Prabowo Perbaiki Pengadaan Bermasalah Program Komcad

36 hari lalu

Jokowi Perintahkan Prabowo Perbaiki Pengadaan Bermasalah Program Komcad

Jokowi mengaku telah memerintahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memperbaiki pengadaan program Komponen Cadangan (Komcad) yang jadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).


Calon Presiden Jalur Menteri

36 hari lalu

Calon Presiden Jalur Menteri

Kali ini kami menyoroti syarat menteri menjadi calon presiden 2024.


BPK soal Temuan Pengadaan Komcad Kemenhan: Bisa Diperbaiki, Sedang Proses

36 hari lalu

BPK soal Temuan Pengadaan Komcad Kemenhan: Bisa Diperbaiki, Sedang Proses

BPK mengungkapkan potensi sengketa hingga status aset bermasalah dalam anggaran Komcad Kemenhan masih bisa dibenahi. Tahun depan masih bisa diaudit.


BPK Surati Menhan Prabowo Subianto, Buntut Anggaran Progam Komponen Cadangan yang Menyalahi Aturan

36 hari lalu

BPK Surati Menhan Prabowo Subianto, Buntut Anggaran Progam Komponen Cadangan yang Menyalahi Aturan

BPK menyurati Menhan Prabowo Subianto soal anggaran Program Komcad yang menyalani Aturan.


Dugaan Korupsi Kasus BTS Kominfo, Proyek Sempat Molor hingga Rencana Audit BPK

40 hari lalu

Dugaan Korupsi Kasus BTS Kominfo, Proyek Sempat Molor hingga Rencana Audit BPK

Kejaksaan Agung mengendus dugaan korupsi kasus BTS Kominfo yang bernilai Rp 28,3 triliun itu.


Anak Buah Sri Mulyani: Kemenkeu Tindak Lanjuti Temuan BPK tentang Insentif Pajak Rp 15,3 Triliun

9 Oktober 2022

Anak Buah Sri Mulyani: Kemenkeu Tindak Lanjuti Temuan BPK tentang Insentif Pajak Rp 15,3 Triliun

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyampaikan Kemenkeu tengah menindak lanjuti temuan BPK tentang insentif pajak Rp 15, 3 triliun.


BPK Temukan Insentif Pajak Bermasalah Rp 15,3 Triliun, Begini Penjelasan Kemenkeu

5 Oktober 2022

BPK Temukan Insentif Pajak Bermasalah Rp 15,3 Triliun, Begini Penjelasan Kemenkeu

BPK menemukan pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan 2021 senilai Rp 15,31 triliun yang belum sepenuhnya memadai. Apa kata Kemenkeu?


Semester I 2022, BPK Sebut Ada 9.158 Temuan Senilai Rp 18,37 T

4 Oktober 2022

Semester I 2022, BPK Sebut Ada 9.158 Temuan Senilai Rp 18,37 T

Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengungkap 9.158 temuan yang memuat 15.674 permasalahan senilai Rp18,37 triliun pada semester I/2022.