Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Korpri Dorong Pemerintah Rampungkan Aturan Skema Pensiun

Reporter

image-gnews
ilustrasi pensiun (pixabay.com)
ilustrasi pensiun (pixabay.com)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Korps Pegawai Republik Indonesia alias Korpri Bima Harya Wibisana berharap Peraturan Pemerintah soal gaji dan tunjangan, serta Peraturan Pemerintah soal Pensiun dan Jaminan Hari Tua bisa segera keluar.

"Jadi bisa lebih terstruktur dan radikal perubahannya," ujar Bima di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019.

Bima mengatakan dengan keluarnya beleid itu skema dari perkara-perkara tersebut akan sangat berbeda. Misalnya saja pembayaran pensiun yang kini iurannya masih pay as you go menjadi fully funded. Dengan skema yang ada sekarang, PNS membayar iuran sedikit, sehingga pemerintah lah yang membayar pensiunnya.

Sementara, dengan skema fully funded, iuran yang dikeluarkan para pegawai pelat merah akan lebih banyak untuk membayar pensiunan. Namun di kemudian hari diyakini akan lebih mensejahterakan.

"Tapi di awalnya pemerintah harus nombok banyak harus taruh uang dulu banyak kan. nah itu akan berubah besar tuh," ujar Bima.

Skema semacam itu, kata Bima, sudah banyak diterapkan di negara lain. Namun, masih belum juga digunakan oleh pemerintah Indonesia. "Kita masih keteteran karena dari dulu tidak punya keberanian," kata dia. "Sekarang tinggal timing-nya kapan."

Ihwal skema itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pemerintah masih melakukan kajian dan baru akan mengumumkannya apabila telah rampung. "Tunggu dulu, sabar ya," ujar dia ditemui di Kompleks Parlemen. Ia mengatakan skema tersebut harus dipersiapkan secara matang.

Sebelumnya, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Herman Suryatman mengatakan pihaknya masih membahas besaran iuran dalam skema pensiun fully funded untuk pegawai negeri sipil atau PNS. Pembahasan dilakukan bersama Kementerian Keuangan. Herman menuturkan pemerintah saat ini masih melakukan pengkajian dengan sistem merit.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Apabila nanti datanya sudah valid akan segera kami informasikan," ucapnya melalui keterangan tertulis yang Tempo terima, Sabtu, 10 Maret 2018.

Dalam skema fully funded, ASN bersama pemerintah selaku pemberi kerja akan sama-sama mengiur dana pensiun. Dana tersebut nantinya akan dikelola sebelum akhirnya diberikan ke pegawai seutuhnya saat dia pensiun.

Herman menuturkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara bersama Kementerian Keuangan telah memiliki simulasi ihwal besaran iuran PNS dan pemerintah, yaitu sebesar 10-15 persen. Namun, kata dia, dua kementerian terkait itu masih mengkaji sumber iuran tersebut. "Jadi itu simulasi angka besaran untuk iuran PNS dan pemerintah, bukan pemotongan," ucapnya.

Adapun dalam skema sebelumnya, pay as you go, yang mengiur adalah PNS, sedangkan pemerintah memberi subsidi saat ia pensiun. Masalahnya, iuran sebesar 4,5 persen dari gaji pokok PNS tiap bulan yang dibayarkan dianggap tidak cukup membiayai dana pensiun. Jadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus terbebani untuk menutup dana yang sebesar 75 persen dari gaji pokok ASN itu.

CAESAR AKBAR | ADAM PRIREZA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Lee Dong Wook Pernah Ingin Pensiun Akting, Digagalkan Aktor Ini

38 hari lalu

Lee Dong Wook dan Gong Yoo . Soompi
Lee Dong Wook Pernah Ingin Pensiun Akting, Digagalkan Aktor Ini

Lee Dong Wook sempat mengalami masa sulit ketika memerankan karakter utama dan mendapatkan respon negatif dari penonton.


Paus Fransiskus Tepis Pertanyaan soal Pensiun: Saya Masih Hidup

15 Januari 2024

Paus Fransiskus memimpin doa Angelus di Vatikan, 17 Desember 2023. REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Paus Fransiskus Tepis Pertanyaan soal Pensiun: Saya Masih Hidup

Paus Fransiskus menyebut pensiun sebagai sebuah kemungkinan, namun dia tidak sedang mempertimbangkannya sekarang.


OJK Pantau Ketat 7 Asuransi Bermasalah Usai Cabut Izin 3 Perusahaan

10 Januari 2024

Gedung OJK, Jakarta.
OJK Pantau Ketat 7 Asuransi Bermasalah Usai Cabut Izin 3 Perusahaan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada tujuh perusahaan asuransi yang masuk dalam pengawasan khusus.


7 Tips Solo Traveling Setelah Pensiun

9 Januari 2024

Ilustrasi traveling saat pensiun. Freepik.com/Karlyukav
7 Tips Solo Traveling Setelah Pensiun

Solo traveling memberikan pengalaman menyenangkan seperti perasaan mandiri, bebas berkelana, dan terbuka


PT IMIP Sebut Bakal Sekolahkan Anak Pekerja Korban Ledakan Tungku Smelter

27 Desember 2023

Salah satu korban luka pada peristiwa kecelakaan kerja di lokasi pabrik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) pada kawasan IMIP dipindahkan ke ruangan isolasi di RSUD Morowali di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Selasa, 26 Desember 2023. Hingga 26 Desember, sebanyak 18 orang dinyatakan tewas akibat insiden kecelakaan kerja tersebut yang terdiri dari 10 orang tenaga kerja indonesia (TKI) dan 8 orang tenaga kerja asing (TKA). ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah
PT IMIP Sebut Bakal Sekolahkan Anak Pekerja Korban Ledakan Tungku Smelter

PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) menyatakan bakal membiayai sekolah anak pekerja yang meninggal dalam insiden ledakan tungku smelter.


Penting Diketahui, Besar Dana Pensiun agar Tak Menyusahkan Anak di Masa Tua

23 Desember 2023

Ilustrasi investasi. pixabay
Penting Diketahui, Besar Dana Pensiun agar Tak Menyusahkan Anak di Masa Tua

Berapa dana pensiun yang perlu disiapkan agar bisa mandiri dari sisi keuangan saat pensiun hingga usia 75 tahun sehingga tak menyusahkan anak-anak?


Cara Cairkan Dana JHT Sebagian BPJS Ketenagakerjaan Sebelum Pensiun

17 Desember 2023

Nasabah melakukan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sudirman, Jakarta, Selasa, 15 Februari 2022. Para nasabah pun memilih menarik dana JHT sebelum aturan tersebut resmi berlaku. TEMPO/Tony Hartawan
Cara Cairkan Dana JHT Sebagian BPJS Ketenagakerjaan Sebelum Pensiun

Begini cara lakukan klaim JHT sebagian BPJS Ketenagakerjaanm apa saja syaratnya?


Nicolas Cage Berencana Pensiun dari Dunia Film

5 Desember 2023

Nicolas Cage. REUTERS/Mario Anzuoni
Nicolas Cage Berencana Pensiun dari Dunia Film

Nicolas Cage mengatakan dia sudah banyak tampil dalam film dan lebih ingin menghabiskan waktu bersama keluarga


Cabut Izin Usaha PT Asuransi Purna Artanguraha, OJK Ingatkan Pembentuan Tim Likuidasi

2 Desember 2023

Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tempo/Tony Hartawan
Cabut Izin Usaha PT Asuransi Purna Artanguraha, OJK Ingatkan Pembentuan Tim Likuidasi

OJK mencabut izin usaha PT Asuransi Purna Artanugraha (PT Aspan).


52 Tahun Korpri, Terbentuknya Korps Pegawai Republik Indonesia dan 5 Janji yang Harus Ditaati

30 November 2023

Presiden Joko Widodo menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2023 di Jakarta, Selasa 3 Oktober 2023. Rakernas Korpri ini bertepatan dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) ASN menjadi undang-undang (UU) di rapat paripurna DPR yang digelar hari ini. Adapun Rakernas Korpri ini mengambil tema
52 Tahun Korpri, Terbentuknya Korps Pegawai Republik Indonesia dan 5 Janji yang Harus Ditaati

Korpri atau Korps Pegawai Republik Indonesia berusia 52 tahun. Berikut isi 5 janji yang harus dipatuhi anggota Korpri di seluruh Indonesia.