Bappenas: Pemindahan Ibu Kota Tak Bakal Sentuh Bukit Soeharto

Reporter

Foto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis, 25 Juli 2019. Setidaknya ada 3 daerah yang menjadi bakal calon ibu kota negara, yaitu Bukit Nyuling (Gunung Mas, Kalimantan Tengah), Bukit Soeharto (Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur), dan Palangkaraya (Kalimantan Tengah). ANTARA/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah berkomitmen tidak bakal merusak hutan dalam pemindahan ibu kota. Karena itu, pemerintah kemungkinan tidak akan memindahkan pusat pemerintahan ke Bukit Soeharto, Kalimantan Timur.

"Itu hutan lindung jadi kita enggak boleh sentuh itu sebagai kota atau permukiman. Kami komit tidak mengganggu lingkungan apalagi hutan lindung," kata Bambang di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 6 Agustus 2019.

Bambang mengatakan ibu kota anyar itu akan ditempatkan di lokasi dengan risiko bencana paling kecil, termasuk terhindar dari risiko kebakaran hutan. Karena itu pusat pemerintahan itu tak akan berlokasi di tanah gambut dan batubara.

"Kan jenis tanahnya yang penting, bukan hutannya. Kalau tanahnya gambut dan batu bara ya berisiko. Kita cari yang lokasinya jauh dari gambut dan batubara," ujar Bambang.

Berikutnya, Bambang memastikan besar kebutuhan investasi guna membangun pusat pemerintahan baru tidak bakal membebani keuangan negara. Kendati berdasarkan hitungan Bappenas, besar investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan Ibu Kota dengan luas 40 ribu hektare dan target penduduk 1,5 juta orang adalah Rp 485 triliun.

"Pembangunan pusat pemerintahan baru di Kalimantan dalam lima tahun ke depan membutuhkan investasi mencapai Rp 500 triliun. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) hanya membiayai Rp 93 triliun," ujar Bambang. Adapun sisanya bisa diambil dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), BUMN, maupun pembiayaan swasta.

Kendati tetap menggunakan duit APBN Rp 93 triliun, Bambang mengatakan dana tersebut pun diupayakan tidak mengambil sumber penerimaan APBN murni, seperti penerimaan dari perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak. "Tapi didorong dari kerjasama pemanfaatan aset, yang di ibu kota baru dan Jabodetabek. Kita berupaya tidak mengganggu sumber penerimaan murni APBN," ujarnya.  Bambang pun menegaskan dana itu tidak akan mengganggu prioritas lain, seperti yang disampaikan di APBN dan RPJMN 2020-2024.

Adapun pada 2020, persiapan pembangunan Ibu Kota baru, kata Bambang adalah berupa penyelesaian masterplan, urban design, hingga persiapan lahan. Namun, biaya itu sudah diantisipasi pada anggaran Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sementara, kajian pemindahan ibu kota kini sudah rampung.

Presiden Jokowi sebelumnya telah meminta izin untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan dalam sidang tahunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah pada Jumat, 16 Agustus 2019. Pernyataan itu ia sampaikan dalam akhir bagian sebelum ia menutup pidatonya.

“Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari bapak ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” tutur Jokowi di kompleks DPR/MPR RI, Senayan.

Jokowi beralasan pemindahan ibu kota merupakan upaya untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi. Sebab, menurut dia, ibu kota bukan hanya simbol identitas, melainkan juga cermin kemajuan bangsa.

CAESAR AKBAR | HENDARTYO HANGGI
 






Relawan Jokowi Bakal Berkemah di IKN, Bentuk Dukungan Pemindahan Ibu Kota

2 hari lalu

Relawan Jokowi Bakal Berkemah di IKN, Bentuk Dukungan Pemindahan Ibu Kota

Relawan Jokowi berencana berkemah di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hal ini merupakan acara lanjutan dari Nusantara Bersatu


Simak 10 Aksi Nyata Orang Muda untuk Pencapaian SDGs di SAC Annual Conference 2022

4 hari lalu

Simak 10 Aksi Nyata Orang Muda untuk Pencapaian SDGs di SAC Annual Conference 2022

SDGs Annual Conference 2022 menyuguhkan bagaimana orang muda menerapkan praktik baik melalui organisasi atau perusahaan mereka dan memberikan pemahaman yang tepat tentang green jobs dalam mencapai SDGs.


Daftar Pemenang SDGs Action Awards dan I-SIM for Cities untuk Aksi Nyata Pencapaian SDGs

7 hari lalu

Daftar Pemenang SDGs Action Awards dan I-SIM for Cities untuk Aksi Nyata Pencapaian SDGs

SDGs Annual Conference 2022 menjadi momentum kali pertama pemerintah memberikan apresiasi kepada para pihak yang telah melakukan aksi nyata untuk pencapaian SDGs.


Ketahui Seperti Apa Realisasi Ekonomi Sirkular di SDGs Annual Conference 2022

8 hari lalu

Ketahui Seperti Apa Realisasi Ekonomi Sirkular di SDGs Annual Conference 2022

SDGs Annual Conference 2022 yang membahas contoh kontribusi ekonomi sirkular dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai SDGs akan diselenggarakan di Hotel Sultan Jakarta pada 1-2 Desember 2022


Backbone Kebijakan Transformasi Ekonomi Hijau: Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim

8 hari lalu

Backbone Kebijakan Transformasi Ekonomi Hijau: Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim

SDGs Annual Conference 2022 mempertemukan semua stakeholder yang berperan dalam transisi menuju Ekonomi Hijau.


SDGs Annual Conference 2022, Penghargaan Bagi Aksi Nyata Menuju Transisi Ekonomi Hijau

10 hari lalu

SDGs Annual Conference 2022, Penghargaan Bagi Aksi Nyata Menuju Transisi Ekonomi Hijau

Dalam agenda SDGs Annual Conference 2022, pemerintah akan memberikan apresiasi kepada pemenang Indonesia's SDGs Action Awards 2022 dan Duta Kampus SDGs 2022-2024.


Payung Hukum Program Regsosek BPS Rp 4,17 Triliun Dinilai Tak Jelas

10 hari lalu

Payung Hukum Program Regsosek BPS Rp 4,17 Triliun Dinilai Tak Jelas

Nasib program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang sekarang dijalankan Badan Pusat Statistik atau BPS terombang-ambing. Kenapa?


Fikih SDGs: Legitimasi dan Formulasi Fikih dalam SDGs

10 hari lalu

Fikih SDGs: Legitimasi dan Formulasi Fikih dalam SDGs

Fikih SDGs merupakan wujud kolaborasi pemerintah dengan lembaga non-pemerintah, dalam hal ini organisasi keagamaan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Dalam SDGs Annual Conference 2022 nanti, pemerintah akan menyampaikan perkembangan kerja sama dengan lembaga non-pemerintah dalam mendukung pencapaian SDGs.


Andil Orang Muda dalam Mewujudkan Target SDGs, Mulai dari yang Simpel

10 hari lalu

Andil Orang Muda dalam Mewujudkan Target SDGs, Mulai dari yang Simpel

Simak apa saja upaya yang dapat kita lakukan dalam membantu mewujudkan Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB), terutama bagi orang muda. Ikuti juga SDGs Annual Conference kelima Indonesia bertema "Mendorong Aksi Nyata Ekonomi Hijau untuk Mencapai SDGs" di Hotel Sultan Jakarta pada 30 November-2 Desember 2022.


Green Economy Index Jadi Alat Ukur Performa Ekonomi Hijau di Indonesia

10 hari lalu

Green Economy Index Jadi Alat Ukur Performa Ekonomi Hijau di Indonesia

SDGs Annual Conference yang berlangsung pada 1-2 Desember 2022 akan membahas strategi ekonomi hijau untuk mempercepat pencapaian SDGs di Indonesia.