Jokowi Ingin Bentuk Kementerian Investasi, Respons Ridwan Kamil?

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di sela-sela  kunjungan kerja Presiden Jokowi di Kabupaten Garut, Sabtu, 19 Januari 2019.

    Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di sela-sela kunjungan kerja Presiden Jokowi di Kabupaten Garut, Sabtu, 19 Januari 2019.

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil setuju dengan rencana Presiden Jokowi membentuk kementerian baru yakni kementerian investasi yang berkonsentrasi mengurusi investasi di sektor digital dan kreatif. “Saya dukung. Dan feeling saya, menterinya anak muda yang sangat paham atas dunianya,” kata dia di Bandung, Kamis 15 Agustus 2019.

    Ridwan Kamil mengatakan, soal kementerian menjadi kewenangan mutlak  presiden, dan tiap negara berbeda, bergantung kebutuhan masing-masing. “Kementerian di tiap negara beda-beda, ada yang sedikit, ada yang banyak. Semua diputuskan berdasarkan kebutuhan,” kata dia.

    Dia meyakini, presiden Jokowi melihat ada kebutuhan di sektor tersebut. “Kenapa ekonomi kreatif, digital? Karena masa depan sudah 4.0, pertanyaannya, kita siap tidak menjadi subyek. Jangan-jangan hanya jadi obyek. Jadi keputusan pendirian itu saya dukung,” kata Ridwan Kamil.

    Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan rencananya membentuk Kementerian Investasi. Selain mengaku telah selesai menyusun anggota kabinet periode kedua pemerintahannya, ia juga memutuskan untuk mengangkat menteri dari kalangan muda--di bawah 30 tahun.

    Meskipun berusia belia, kata Jokowi, calon menteri itu telah memiliki pengalaman manajerial yang cukup. “Sebenarnya banyak calon dari anak-anak muda, mereka tampil percaya diri. Tapi begitu diteliti pengalaman manajerialnya, ternyata lemah,” ujarnya.

    Ia menjelaskan calon dari kalangan muda ini tak berasal dari partai politik. Dia akan mengisi pos kementerian lama. Selain itu, Jokowi menyatakan sejumlah kementerian memang akan diubah, disesuaikan dengan kebutuhan. Ada pula kementerian baru yang antara lain menangani urusan investasi.

    Jokowi mengatakan siap mengumumkan nama-nama menteri itu kapan saja. “Bisa segera diumumkan, karena pasar juga sudah menunggu untuk kepastian,” kata presiden terpilih itu dalam jamuan makan siang dengan para pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2019. 

    Menurut Jokowi, 55 persen dari jumlah menteri berasal dari kalangan profesional yang dia pilih. Sisanya merupakan usul dari partai politik.

    BUDI SETYARSO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.