Jokowi Bentuk Kementerian Investasi, CORE: Bisa Terjadi Pemborosan

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kedua kiri) didampingi Seskab Pramono Anung (kanan), Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kedua kanan) dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong (kiri) menerima pimpinan Hyundai Motors Group di Istana Merdeka Jakarta, Kamis, 25 Juli 2019. Pertemuan tersebut membahas rencana investasi Hyundai Motors Group di Indonesia. ANTARA

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kedua kiri) didampingi Seskab Pramono Anung (kanan), Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kedua kanan) dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong (kiri) menerima pimpinan Hyundai Motors Group di Istana Merdeka Jakarta, Kamis, 25 Juli 2019. Pertemuan tersebut membahas rencana investasi Hyundai Motors Group di Indonesia. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mesti memiliki target yang jelas bila ingin membentuk kementerian investasi. Sebab, bila tak dihitung matang, upaya tersebut malah berbuntut pemborosan.

    "Kalau membentuk kementerian itu kan berarti inputnya, infrastruktur dan sebagainya, besar. Kalau output yang didapat tidak sesuai dengan input ya pemborosan," ujar Faisal saat dihubungi pada Kamis, 15 Agustus 2019.

    Namun, ia tak menampik langkah Jokowi bakal menjadi tepat bila Presiden bisa menjanjikan output yang signifikan. Misalnya memastikan bahwa investasi digital yang digadang-gadang menjadi fokus kinerja utama kementerian bakal membuahkan hasil signifikan.

    Presiden Jokowi sebelumnya memang mengumumkan bakal mengubah formasi susunan Kabinet Indonesia Kerja II, salah satunya membentuk kementerian investasi. Kementerian ini akan berfokus menangani investasi digital.

    Faisal berpendapat, selain menimbang output dan inputnya, Jokowi semestinya dapat menjelaskan definisi kementerian investasi secara detail. Sebab, saat ini, negara telah memiliki Badan Koordinasi Penanaman Modal. Keduanya, kata Faisal, mesti benar-benar memiliki perbedaan fungsi lantaran tugasnya sama-sama mengurus investasi.

    "Harus dilihat apakah (membangun) kementerian investasi bisa lebih efektif dibandingkan dengan sebelumnya. Lalu apa peran tambahannya sebagai kementerian," ujar Faisal.

    Sebenarnya, kata dia, pemerintah bisa merestrukturisasi BKPM dengan cara mempertebal fungsi lembaga ketimbang membangun kementerian baru. Pengembangan investasi digital pun mesti dipandang secara komprehensif. Ia melihat persoalan investasi di sektor tersebut tak akan ujuk-ujuk kelar setelah pemerintah membentuk kementerian.

    Faisal menyayangkan pemerintah hanya berfokus pada investasi digital. "Mestinya kita butuh investasi sampai ke sektor riil. Akan sangat disayangkan kalau fokusnya hanya itu (digital)," ucapnya.

    Meski begitu, ia tak menampik baru-baru ini investasi digital yang masuk ke Indonesia cukup berkembang. Tren Information and Communication of Technology atau ICT yang meningkat bisa dilihat dari pertumbuhan start up.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.