Ganjil Genap Diperluas, 28 Gerbang Tol Jakarta Terimbas

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengatur lalu lintas saat uji coba perluasan ganjil genap di Matraman - Salemba, Jakarta, Senin, 12 Agustus 2019. Ganjil genap diterapkan mulai pukul 06.00-10.00 WIB dan pukul 16.00-21.00 WIB. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengatur lalu lintas saat uji coba perluasan ganjil genap di Matraman - Salemba, Jakarta, Senin, 12 Agustus 2019. Ganjil genap diterapkan mulai pukul 06.00-10.00 WIB dan pukul 16.00-21.00 WIB. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Krist Ade Sudiyono mengungkapkan bahwa penerapan sistem ganjil genap pada 25 ruas jalan bukan tol, berdampak juga pada 28 gerbang tol di Jakarta.

    Musababnya, istem ganjil genap juga diberlakukan pada segmen persimpangan terdekat sampai dengan pintu masuk jalan tol dan pintu keluar tol. Gerbang tol yang terdampak kebijakan ini tersebar di tiga ruas, yakni Jakarta—Tangerang, Cawang—Tanjung Priok—Ancol Timur—Pluit, dan Cawang—Tomang—Grogol—  Pluit.

    Bila sistem ganjil genap diterapkan, pengguna jalan tol yang hendak masuk maupun keluar dari ruas tol akan terbatas. Karena itu, operator jalan tol menilai kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memperluas penerapan sistem pelat nomor ganjil genap kendaraan sampai ke exit tol bakal menurunkan trafik di jalan tol.  

    "Aksesibilitas pengguna jalan tol akan terhambat. Separuh trafik tol dalam kota bakal lenyap," kata Krist di Jakarta, Kamis 15 Agustus 2019. Padahal, semula, setiap harinya jalan tol dalam kota dilalui 199.000 kendaraan.

    Sebagaimana diketahui, uji coba sosialisasi perluasan ganjil genap sudah dimulai pada 7 Agustus 2019. Sosialisasi akan berlangsung hingga 6 September 2019, berlaku setiap Senin—Jumat mulai pukul 06.00—10.00 dan 16.00-21.00. Polisi akan menilang pengendara mobil yang melanggar sistem ganjil genap mulai 9 September 2019.

    "Kebijakan ini menjadi disrupsi bagi bisnis jalan tol. Proyeksi pendapatan dan trafik yang sudah diperjanjikan dengan pemerintah melalui PPJT [perjanjian pengusahaan jalan tol] mau tidak mau dievaluasi ulang," ujar Krist.

    Hal ini, menurut Krist, membuat operator tol berpotensi tidak memenuhi SPM sebagaimana diatur dalam beberapa regulasi. Misalnya, UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, dan Peraturan Menteri PU No. 392/PRT/M/2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol.

    Krist menerangkan, salah satu aspek penilaian SPM adalah aksesibilitas. Aspek ini akan terganggu bila 28 gerbang tol terimbas kebijakan ganjil genap. Walhasil, pelayanan operator jalan tol kepada pengguna jalan tol juga tidak optimal.

    BISNIS

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.