Luhut dan Susi Dorong Swasembada Garam, KPPU Malah Pilih Impor

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petani menunjukkan garam saat panen di Desa Jono, Tawangharjo, Grobogan, Jawa Tengah, 10 Juli 2019. Saat ini hanya tersisa enam sumur dan kondisinya mengalami pendangkalan dan penyempitan. Kekhawatiran lain dari petani garam adalah ambrolnya sumur-sumur itu. Mereka berharap pemerintah memperhatikan keberadaan tambak garam yang unik dan langka itu agar produksi garam Jono tetap berjalan dan regenerasi tidak putus. ANTARA FOTO/YUSUF NUGROHO

    Petani menunjukkan garam saat panen di Desa Jono, Tawangharjo, Grobogan, Jawa Tengah, 10 Juli 2019. Saat ini hanya tersisa enam sumur dan kondisinya mengalami pendangkalan dan penyempitan. Kekhawatiran lain dari petani garam adalah ambrolnya sumur-sumur itu. Mereka berharap pemerintah memperhatikan keberadaan tambak garam yang unik dan langka itu agar produksi garam Jono tetap berjalan dan regenerasi tidak putus. ANTARA FOTO/YUSUF NUGROHO

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketika pemerintah tengah mendorong agar tak lagi bergantung pada impor garam, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU malah menilai swasembada hanya akan merugikan.

    Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih meminta pemerintah mempertimbangkan matang ihwal rencana swasembada garam. Sebab, dari hitungannya, pemerintah bisa rugi berlipat bisa terjadi bila perhitungan swasembada dengan kebutuhan dalam negeri hingga ekspor tidak pas.

    "Kami concern swasembada barang itu apa sudah direncanakan dengan baik. Mengapa? Karena di dalamnya ada kepentingan industri lain (yang membutuhkan garam)," kata Guntur saat ditemui di kantor KPPU, Jalan Juanda, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2019. 

    Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sepakat untuk mendorong swasembada garam. Terlebih belakangan petambak garam mengeluhkan harga komoditas tersebut jeblok di kala panen tiba. 

    Jebloknya harga garam petani ini sempat disebut-sebut oleh Menteri Susi Pudjiastuti. Saat memaparkan pencapaian program Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester I 2019 pada awal Juli lalu, Susi menuding impor sebagai biang keladi perkara itu. “Persoalan harga jatuh itu adalah impor terlalu banyak dan bocor. Titik. Itu persoalannya,” ucapnya.

    Argumen Susi bak lagu lama. Sebab, ia juga pernah menyampaikan soal kebocoran itu pada Agustus 2017 lalu. Kala itu, ia mengatakan rata-rata garam yang diimpor untuk kebutuhan industri mencapai 2 juta ton per tahun. Tapi tak semua garam impor masuk ke industri. “Separuh lebih bocor ke pasar konsumsi,” ujarnya. Perembesan itu juga terjadi saat panen raya terjadi sehingga harga garam jatuh.

    Menteri Luhut bahkan mematok target pada 2021 Indonesia bisa terbebas dari impor garam. Pasalnya, pemerintah menyatakan telah membebaskan lahan 3.720 hektare di Kupang, Nusa Tenggara Timur, untuk lahan tambak garam. Lahan itu akan dibagi sebanyak 40 persen untuk masyarakat dan 60 persen untuk industri garam. "Jadi itu dapat kira-kira 800 ribu ton garam industri high quality," ujarnya pada pertengahan Juli 2019 lalu.

    Luhut juga menjanjikan garam produksi dari sentra tersebut bisa memiliki kadar NaCl 98 persen sehingga bisa langsung diserap industri. Soal pembangunan kawasan ditargetkan rampung tahun depan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Eliud Kipchoge Tak Pecahkan Rekor Dunia Marathon di Ineos 1:59

    Walau Eliud Kipchoge menjadi manusia pertama yang menempuh marathon kurang dari dua jam pada 12 Oktober 2019, ia tak pecahkan rekor dunia. Alasannya?