Ini Faktor Utama Penghambat Investasi di Indonesia

Editor

Rahma Tri

Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin 8 Juli 2019. Pada Sidang Kabinet Paripurna tersebut presiden mengajak para pemangku kepentingan untuk menyelesaikan program kerja yang belum tuntas, menaikkan neraca perdagangan serta meningkatkan investasi. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih menyebut, masih ada kendala yang menjadi penghambat iklim investasi di Indonesia. Meski dalam Ease of Doing Business (EoDB) peringkat Indonesia mengalami perbaikan, Indonesia masih kalah dibanding Thailand dan Malaysia yang sudah masuk dalam kategori ‘very easy’

Menurut Lana, faktor utama yang masih menghambat masuknya investasi di Indonesia adalah soal kurangnya kepastian hukum. "Meski peringkat Indonesia sudah naik, dalam kenyataannya pengusaha dan swasta belum merasakan sekali komitmen pemerintah dalam menciptakan kepastian hukum berinvestasi, pemerintah masih perlu melakukan perbaikan,’’ kata Lana dalam keterangan tertulis yang diterima, Ahad, 11 Agustus 2019.

Padahal, kata Lana, minat investor swasta lokal maupun asing untuk berinvestasi ke sektor yang berkaitan dengan logistik terus meningkat. Sehingga, ia menilai  pembangunan pelabuhan sebenarnya perlu menjadi prioritas pemerintah.

Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mencatat, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) selama Januari – Juni 2019, tumbuh sebesar 16,4 persen secara tahunan, lebih besar dibanding realisasi penanaman modal asing (PMA) yang tumbuh sebesar 4 persen. Sektor usaha dengan nilai realisasi terbesar di antaranya transportasi, gudang dan telekomunikasi mencapai Rp 71,8 triliun; sementara sektor listrik, gas dan air mencapai Rp 56,8 triliun, konstruksi sebesar Rp 32 triliun , industri makanan sebesar Rp 31,9 triliun, serta perumahan, kawasan industri dan perkantoran sebesar Rp 31 triliun.

Sebelumnya, PT Karya Citra Nusantara, salah satu perusahaan swasta lokal yang dimiliki oleh PT Karya Tekhnik Utama dan PT Kawasan Berikat Nusantara, telah mendapat persetujuan untuk membangun pelabuhan Marunda mulai dari pier I, II dan III pada 2005. Namun, Direktur Utama KCN Widodo Setiadi mengatakan karena PT KBN, yang adalah badan usaha milik negara (BUMN), tidak mampu mengurus proses perizinan KCN pun, kata dia, mengambil alih penyelesaian seluruh proses perijinan agar pembangunan dapat segera diselesaikan.

Widodo mengatakan, akibat keterlambatan proses perizinan tersebut, pekerjaan konstruksi pembangunan pelabuhan yang sejatinya ditargetkan selesai pada 2012, akhirnya molor dan diperkirakan baru akan selesai pada 2023. Saat pembangunan telah dimulai pada 2011, KBN yang memegang 15 persen saham PT KCN, meminta kenaikan porsi saham menjadi mayoritas dan menggugat KCN atas perjanjian konsesi yang dianggap melawan hukum.

"Kami tetap berkomitmen menyelesaikan pembangunan pier II dan pier III, meski memang aktivitas bongkar muat di pier I sudah turun 60 persen, akibat berbagai permasalahan hukum yang sedang kami hadapi,’’ kata Direktur Utama KCN Widodo Setiadi.

Saat ini KCN tengah menanti keputusan kasasi dari Mahkamah Agung atas kasus hukum yang membelitnya. Sejak mencuatnya kisruh pelabuhan Marunda ini, investor yang terlibat dalam pembangunan pelabuhan di seluruh Indonesia telah menolak untuk menggunakan skema konsesi karena khawatir investasi mereka akan mengalami nasib yang sama dengan Marunda.

HENDARTYO HANGGI






Jokowi Pertimbangkan 3 Hal Ini Sebelum Perpanjang Kontrak Tambang Freeport Cs

4 jam lalu

Jokowi Pertimbangkan 3 Hal Ini Sebelum Perpanjang Kontrak Tambang Freeport Cs

Jokowi tengah mempertimbangkan memperpanjang kontrak karya minyak dan gas bumi, serta pertambangan di Indonesia. Apa saja yang jadi perhatiannya?


Pasar SBN Menguat di Awal 2023, Sri Mulyani: Didorong Pembelian oleh Investor Nonresiden

4 jam lalu

Pasar SBN Menguat di Awal 2023, Sri Mulyani: Didorong Pembelian oleh Investor Nonresiden

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pasar Surat Berharga Negara (SBN) melanjutkan penguatan di awal tahun 2023. Ini buktinya.


Soal Realisasi Investasi, Faisal Basri: Jangan Terlalu Percaya Omongan Bahlil

6 jam lalu

Soal Realisasi Investasi, Faisal Basri: Jangan Terlalu Percaya Omongan Bahlil

Ekonom senior UI, Faisal Basri, mengatakan agar publik tak terlalu percaya dengan klaim yang disampaikan Menteri Investasi Bahlil. Kenapa?


OJK Luncurkan Roadmap Pasar Modal 2023-2027, Simak 5 Pilar Pengembangannya

21 jam lalu

OJK Luncurkan Roadmap Pasar Modal 2023-2027, Simak 5 Pilar Pengembangannya

Roadmap Pasar Modal 2023-2027 yang resmi diluncurkan OJK hari ini merupakan peta jalan bagi pengembangan industri pasar modal.


Taspen Bangun Gedung Tertinggi di RI Senilai Rp 10,6 Triliun Tanpa Biaya Sepeser pun, Begini Ceritanya

22 jam lalu

Taspen Bangun Gedung Tertinggi di RI Senilai Rp 10,6 Triliun Tanpa Biaya Sepeser pun, Begini Ceritanya

PT Taspen (Persero) menggandeng Mitsubishi Estate Co dalam membangun kawasan Green Energy Superblock Oasis Central Sudirman di Jakarta.


65 Persen Dana Pensiun BUMN Bermasalah, Indef: Menteri Harus Tahu Aliran Investasi

1 hari lalu

65 Persen Dana Pensiun BUMN Bermasalah, Indef: Menteri Harus Tahu Aliran Investasi

Agus Herta Sumarto mengatakan Erick Thohir harus mengetahui manajemen risiko investasi, termasuk dana pensiun, yang dilakukan perusahaan pelat merah.


Tak Capai Target Investasi Tahun 2022, Kementerian ESDM: Sektor Migas Stagnan

1 hari lalu

Tak Capai Target Investasi Tahun 2022, Kementerian ESDM: Sektor Migas Stagnan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) gagal mencapai target realisasi investasi senilai US$ 31 miliar pada 2022.


Target Pembukaan Lahan Food Estate Humbang Hasundutan 1.000 Hektare, Anak Buah Luhut Gencar Gaet Investor

2 hari lalu

Target Pembukaan Lahan Food Estate Humbang Hasundutan 1.000 Hektare, Anak Buah Luhut Gencar Gaet Investor

Pemerintah menargetkan pembukaan lahan hingga 1.000 hektare untuk megaproyek lumbung pangan atau food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan. Di lahan yang berbatasan dengan hutan lindung itu, sebanyak 215 hektare telah dibuka oleh Kementan.


Siapkan Angkutan Lebaran 2023, ASDP Tambah Lahan Parkir dan Tingkatkan Fasilitas

2 hari lalu

Siapkan Angkutan Lebaran 2023, ASDP Tambah Lahan Parkir dan Tingkatkan Fasilitas

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melakukan peningkatan sejumlah fasilitas di Pelabuhan Merak, Banten, menjelang angkutan Lebaran 2023.


KSP: Pemerintah Berkomitmen Jaga Stabilitas Politik Agar Investasi Optimal

2 hari lalu

KSP: Pemerintah Berkomitmen Jaga Stabilitas Politik Agar Investasi Optimal

Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas pada tahun politik untuk melindungi peluang atmosfer investasi tetap optimal.