Saran Core untuk Kabinet Baru Jokowi

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri kabinet kerja dan pejabat terkait  mengunjungi Taman Wisata Salib Kasih di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Selasa, 30 Juli 2019. ANTARA

    Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri kabinet kerja dan pejabat terkait mengunjungi Taman Wisata Salib Kasih di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Selasa, 30 Juli 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core), Mohammad Faisal memiliki pandangan ideal ihwal kabinet baru pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin. Dia mengatakan profesional memang harus terus didorong untuk masuk kabinet, terutama tim ekonomi.

    "Tapi pilihan dari parpol pun bukan berarti buruk, asal dia punya kompetensi di bidangnya. Dia harus punya kemampuan dan kompetensi di bidang yang dia dipimpin itu. Jangan sampai hanya pilihan politik saja," kata Faisal di Hong Kong Cafe, Jakarta, Selasa, 30 Juli 2019.

    Dia melihat bahwa anggota kabinet tidak bisa lepas dari parpol, karena hal itu merupakan realita dari sistem demokrasi di Indonesia.

    Adapun dia melihat pada kabinet saat ini banyak permasalahan ekonomi bukan hanya terkait pada satu sektor saja. Menurut Faisal, banyak masalah yang disebabkan lemahnya sinergi kebijakan antar sektor atau kementerian.

    "Sehingga faktor leadership dan kemampuan untuk mengkoordinasi antar kementerian itu menjadi penting. Contoh Kementerian Koordinator Bidang harus lebih kuat orangnya dan institusinya," kata dia.

    Salah satunya soal masalah yaitu di bidang investasi dan ekspor. Dia melihat bukan hanya masalah BKPM dan Kementerian Perdagangan saja.

    "Jadi kalau pertimbangan untuk memperbaiki itu dengan mengganti menteri perdagangan saja, itu tidak akan selesai, karena dari hulu masalahnya. Jadi harus dilihat keterkaitan dengan kementerian lain dan yang jelas peran menteri koordinatornya harus lebih baik," kata dia.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.