Bukalapak Minta Dukungan Pemerintah, Luhut: Pasti, Asal...

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan rangkuman hasil pertemuan G20 di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Juli 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan rangkuman hasil pertemuan G20 di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Juli 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa CEO  marketplace terbesar di Indonesia Bukalapak, Achmad Zaky dan  Tokopedia, William Tanuwijaya telah bertemu dengannya. Menurut Luhut, kedua CEO marketplace itu meminta dukungan dari pemerintah terkait pajak.

    Menurut Luhut, pemerintah pasti akan terus mendukung e-commerce dalam negeri. Namun dia menegaskan, Bukalapak dan Tokopedia  juga harus mendukung semua program pemerintah. "Tadi mereka datang minta support pemerintah. Saya beritahu, kalian pasti kita support asal kalian juga support pemerintah," ujar Luhut di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta Pusat, Senin, 22 Juli 2019 malam.

    Pertemuan antara Menteri Luhut dan CEO Bukalapak dan CEO Tokopedia itu dilakukan pada pukul 07.00 WIB di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta Pusat, 22 Juli 2019. "Misalnya tadi yang kita bicaralah soal pajak, saya minta usulan mereka untuk disampaikan besok," kata Luhut.

    Usai melakukan pertemuan pukul 10.35 WIB, CEO Bukalapak, Achmad Zaky enggan menanggapi tentang pertanyaaan awak media. Sebaliknya,  CEO Tokopedia, Wiliam Tanuwijaya secara terbuka menjelaskan tentang barang dagangan dari luar negeri yang dikenakan bea cukai pada marketplace domestik dengan marketplace cross border.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.