Kekurangan Penerimaan Pajak 2019 Diprediksi 140 T, Ini Sebabnya

Wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan ( SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) di KPP Pratama Jakarta Pulogadung, 29 Maret 2018. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mencatat hingga 28 Maret 2018 telah menerima 8,7 juta surat pemberitahuan (SPT). Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, JakartaDirektur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menyebut ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan perpajakan alias shortfall pada tahun ini.

"Penyebabnya adalah harga komoditas yang turun, kurs tidak selemah yang diduga, impor turun cukup drastis, restitusi dipercepat juga kita berikan," ujar Robert di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019.

Berdasarkan outlook penerimaan perpajakan 2019, Robert mengatakan penerimaan dari perpajakan, termasuk bea cukai, hanya bisa tercapai 92 persen dari target di Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019. Ia memperkirakan akan terjadi shortfall atau kekurangan penerimaan pajak sekitar Rp 143 triliun.

Sementara, kalau hanya memperhitungkan pendapatan pajak, Robert mengatakan outlooknya sebesar 91,1 persen dari target atau diperkirakan terjadi shortfall Rp 140 triliun. Berdasarkan pemaparan outlook APBN semester II 2019, pendapatan dari sektor perpajakan diperkirakan Rp 1.643,1 triliun, padahal targetnya adalah Rp 1.766,4 triliun. Adapun realisasi pendapatan perpajakan semester I adalah Rp 688,9 triliun.

Mengenai hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebenarnya pertumbuhan ekonomi Tanah Air saat ini sudah menunjukkan tren positif. Namun, ada implikasi dari asumsi makro yang meleset alias down side risk, seperti nilai tukar yang ternyata lebih kuat dari asumsi, harga minyak yang lebih rendah dari asumsi, lifting minyak dan gas yang lebih rendah, hingga ekspor dan impor yang terkontraksi.

"Karena itu penerimaan bea cukai dan pajak juga mengalami, dan memang penurunan terefleksi di penerimaan pajak," kata Sri Mulyani. Walau demikian, dari sisi kegiatan ekonomi, ia mengatakan adanya denyut yang lebih positif di semester II. Ia mengatakan kondisi pada semester I tidak bisa dijadikan acuan meramalkan kondisi semester II 2019 lantaran dinamikanya sudah berbeda.






Akan Konsultasi Insentif Kendaraan Listrik dengan DPR, Sri Mulyani: Finalisasi Sedang Dilakukan

1 jam lalu

Akan Konsultasi Insentif Kendaraan Listrik dengan DPR, Sri Mulyani: Finalisasi Sedang Dilakukan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pembahasan soal insentif kendaraan listrik di pemerintah sudah hampir selesai.


Ekonomi DKI Jakarta Kian Menguat, Didorong Realisasi Pendapatan APBN Regional Rp 1.375,74 Triliun

9 jam lalu

Ekonomi DKI Jakarta Kian Menguat, Didorong Realisasi Pendapatan APBN Regional Rp 1.375,74 Triliun

Ekonomi DKI Jakarta makin menguat dengan adanya realisasi pendapatan dan hibah APBN Regional hingga 31 Desember 2022 sebesar Rp1.375,74 triliun.


Tukang Bakso Keliling Dipajaki, Ini Penjelasan Sri Mulyani

11 jam lalu

Tukang Bakso Keliling Dipajaki, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pajak tukang bakso hanya berlaku untuk pedagang bakso yang memiliki omzet di atas Rp 500 juta.


Sri Mulyani: Biaya Penanganan Covid-19 Setara Ongkos Pembangunan Dua Ibu Kota Negara

1 hari lalu

Sri Mulyani: Biaya Penanganan Covid-19 Setara Ongkos Pembangunan Dua Ibu Kota Negara

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembiayaan penanganan pada awal pandemi Covid-19 setara dengan biaya pembangunan dua Ibu Kota Negara


Terkini Bisnis: DPR Bakal Klarifikasi Kasus Meikarta, Bitcoin Akan Melemah

1 hari lalu

Terkini Bisnis: DPR Bakal Klarifikasi Kasus Meikarta, Bitcoin Akan Melemah

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade bakal memanggil beberapa pihak untuk mengklarifikasi kasus Meikarta terhadap konsumennya.


Utang Indonesia Mencapai Lebih dari 7 Triliun, Simak 3 Faktanya

2 hari lalu

Utang Indonesia Mencapai Lebih dari 7 Triliun, Simak 3 Faktanya

Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp7.733,9 triliun pada akhir Desember 2022.


Bahlil Sebut Aturan Kemudahan Berusaha di IKN Sudah Rampung: Udah Diteken

2 hari lalu

Bahlil Sebut Aturan Kemudahan Berusaha di IKN Sudah Rampung: Udah Diteken

Menteri Bahlil Lahadalia menyatakan RPP yang berisi pemberian izin usaha dan kemudahan berusaha di IKN telah rampung dibahas. Kapan diumumkan?


Terkini Bisnis: Sidang Perdana Konsumen Meikarta Ditunda, Sri Mulyani Ibaratkan Resesi Bagaikan Cuaca Buruk

3 hari lalu

Terkini Bisnis: Sidang Perdana Konsumen Meikarta Ditunda, Sri Mulyani Ibaratkan Resesi Bagaikan Cuaca Buruk

Sidang 18 konsumen Meikarta ditunda dua pekan lagi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengibaratkan resesi sebagai cuaca buruk.


Jokowi Dijadwalkan Ajak Investor ke IKN Bulan Depan

3 hari lalu

Jokowi Dijadwalkan Ajak Investor ke IKN Bulan Depan

Menteri PUPR Baski Hadimuljono kembali menyampaikan rencana kunjungan Presiden Jokowi ke lokasi proyek Ibu Kota Negara atau IKN.


Sri Mulyani Ibaratkan Resesi Bagaikan Cuaca Buruk, Simak Caranya Menguatkan Ekonomi Masyarakat

3 hari lalu

Sri Mulyani Ibaratkan Resesi Bagaikan Cuaca Buruk, Simak Caranya Menguatkan Ekonomi Masyarakat

Meski ekonomi Indonesia baik, tapi bisa terdampak resesi. Begini cara Sri Mulyani menjaga pertumbuhan Indonesia lewat penguatan ekonomi masyarakat.