Sri Mulyani Jelaskan Cara Genjot Rasio Pajak ke DPR

Reporter

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sambutan saat Perayaan Hari Kemerdekaan AS ke-243 di kediaman Duta Besar AS di Jakarta, Kamis, 4 Juli 2019. Selain Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto pun turut hadir dalam acara tersebut. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah bakal terus meningkatkan rasio pajak di Indonesia.

"Untuk meningkatkan tax ratio, pemerintah telah dan akan terus melakukan upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam rangka peningkatan penerimaan negara," ujar bekas Direktur Bank Dunia itu menanggapi pandangan fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019.

Strategi optimalisasi penerimaan pajak itu, kata Sri Mulyani, bakal difokuskan kepada kepatuhan wajib pajak. Namun, ia berujar kebijakan itu bersifat multidimensi dan meliputi aktivitas penyuluhan dan kehumasan. Di samping itu pemerintah juga akan melakukan perbaikan pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum.

"Pemerintah juga gencar melakukan reformasi perpajakan yang mencakup beberapa pilar utama, yaitu sumber daya manusia, teknologi informasi, proses bisnis, organisasi, dan regulasi perpajakan," ujar Sri Mulyani.

Dalam rangka memperluas cakupan pembayar pajak, Sri Mulyani mengatakan pemerintah juga melakukan beberapa terobosan, antara lain insentif penurunan tarif pajak untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Direktorat Jenderal Pajak juga menjaring wajib pajak baru melalui program konfirmasi status wajib pajak, serta pengembangan agen pajak, bekerjasama dengan pihak eksternal pemerintah.

Sementara itu, ujar Sri Mulyani, dalam rangka mendukung aktivitas penggalian potensi pajak, kualitas data dan informasi merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan. Karena itu pemutakhiran data perpajakan dilakukan secara berkesinambungan, khususnya sejak berakhirnya program pengampunan pajak dan diberlakukannya Automatic Exchange of Information.

"Dari aspek sumber daya manusia, pemerintah juga menyadari bahwa penguatan sumber daya manusia aparatur pajak mutlak diperlukan, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi dan era digitalisasi," kata Sri Mulyani.






Akan Konsultasi Insentif Kendaraan Listrik dengan DPR, Sri Mulyani: Finalisasi Sedang Dilakukan

1 jam lalu

Akan Konsultasi Insentif Kendaraan Listrik dengan DPR, Sri Mulyani: Finalisasi Sedang Dilakukan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pembahasan soal insentif kendaraan listrik di pemerintah sudah hampir selesai.


Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

2 jam lalu

Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

Menurut Jansen, sama sekali tidak ada problem konstitusional soal sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.


Ekonomi DKI Jakarta Kian Menguat, Didorong Realisasi Pendapatan APBN Regional Rp 1.375,74 Triliun

9 jam lalu

Ekonomi DKI Jakarta Kian Menguat, Didorong Realisasi Pendapatan APBN Regional Rp 1.375,74 Triliun

Ekonomi DKI Jakarta makin menguat dengan adanya realisasi pendapatan dan hibah APBN Regional hingga 31 Desember 2022 sebesar Rp1.375,74 triliun.


Tukang Bakso Keliling Dipajaki, Ini Penjelasan Sri Mulyani

11 jam lalu

Tukang Bakso Keliling Dipajaki, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pajak tukang bakso hanya berlaku untuk pedagang bakso yang memiliki omzet di atas Rp 500 juta.


Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

1 hari lalu

Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

Berita bisnis yang paling banyak dibaca pada Kamis sore, 26 Januari 2023. Mulai dari kasus Meikarta hingga OJK


Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

1 hari lalu

Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

DPR akan melakukan berbagai upaya dalam menangani kasus Meikarta, mulai dari bentuk pansus hingga pemanggilan Menteri Bahlil Lahadalia.


Sri Mulyani: Biaya Penanganan Covid-19 Setara Ongkos Pembangunan Dua Ibu Kota Negara

1 hari lalu

Sri Mulyani: Biaya Penanganan Covid-19 Setara Ongkos Pembangunan Dua Ibu Kota Negara

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembiayaan penanganan pada awal pandemi Covid-19 setara dengan biaya pembangunan dua Ibu Kota Negara


Terkini Bisnis: DPR Bakal Klarifikasi Kasus Meikarta, Bitcoin Akan Melemah

1 hari lalu

Terkini Bisnis: DPR Bakal Klarifikasi Kasus Meikarta, Bitcoin Akan Melemah

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade bakal memanggil beberapa pihak untuk mengklarifikasi kasus Meikarta terhadap konsumennya.


Polemik Meikarta dan Konsumen, Ini Alasan Kemarahan DPR

1 hari lalu

Polemik Meikarta dan Konsumen, Ini Alasan Kemarahan DPR

DPR mengungkapan alasan pemanggilan Meikarta. Sayangnya, Meikarta tidak hadir dalam rapat dengar pendapat.


Buntut Panjang Kasus Meikarta, DPR Panggil Menteri Investasi hingga Ancam Panggil Paksa Pengembang

1 hari lalu

Buntut Panjang Kasus Meikarta, DPR Panggil Menteri Investasi hingga Ancam Panggil Paksa Pengembang

DPR ikut turun tangan di kasus kawasan Meikarta. DPR akan memanggil Menteri Investasi dan mengancam akan menjemput paksa pimpinan Meikarta.