TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden era Pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, Boediono, menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi siap memberi dukungan kepada anak buahnya untuk mengambil kebijakan yang kurang populer pada periode kedua ini.
Argumen bekas Gubernur Bank Indonesia itu terlontar setelah ia menyimak pidato Jokowi dalam acara Visi Indonesia, Ahad malam, 14 Juli 2019. "Saya senang mencermati pidato Bapak Presiden, kayaknya nuansanya support dari beliau bisa didapatkan untuk teman-teman Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, untuk menjalankan kebijakan yang agak pahit tapi hasilnya luar biasa untuk masa ke depannya," ujar dia di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin, 15 Juli 2019.
Menurut Boediono, kerap kali kebijakan di sektor keuangan, fiskal, maupun moneter kurang populer, karena pada jangka pendek dianggap pahit oleh sejumlah kalangan. Namun kebijakan seperti itu perlu dilakukan untuk hasil jangka panjang. "Jadi short term pain, long term gain," ujar dia.
Kebijakan-kebijakan dengan citarasa pahit tersebut, ujar Boediono, memang agak sulit untuk dijual di dunia politik. Namun, dengan dukungan politik yang cukup, ia yakin kebijakan itu bisa dilaksanakan. "Support dari rekan di Senayan sangat penting, bisa disampaikan mengenai rencana tersebut untuk jangka panjang."
Selanjutnya, dukungan juga perlu datang dari masyarakat. Untuk mendulang sokongan publik, Boediono mengatakan pemerintah harus memberi informasi secara jelas. Sementara, pemerintah harus mendengarkan masukan dari masyarakat, baik melalui jalur resmi maupun non-resmi.
Sebelumnya Presiden terpilih Jokowi pada Ahad 14 Juli 2019 menyampaikan pidatonya dalam acara Visi Indonesia. Pada acara yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat tersebut, Jokowi menyampaikan visi pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin di periode ke depan.
Pada pidatonya tersebut Jokowi mengulas soal pembangunan infrastruktur yang akan terus ia lanjutkan. Selain itu Jokowi menjanjikan akan fokus dalam pembangunan sumber daya manusia di periode ini. Di samping, akan terus menggenjot masuknya investasi ke Tanah Air.
"Yang menghambat investasi, semua harus dipangkas. Baik itu perizinan yang lambat, berbelit-belit, apalagi yang ada punglinya. Hati-hati ke depan, ke depan saya pastikan akan saya kejar. Akan saya kejar, akan saya kontrol, akan saya cek, akan saya hajar kalau diperlukan," kata Jokowi.
Untuk periode keduanya Jokowi juga mengatakan memiliki visi melakukan reformasi birokrasi. Ia mengancam bakal mencopot pejabat yang terlibat dan terbukti melakukan pungutan liar atau pungli. Ia pun menyebut bakal membubarkan lembaga-lembaga yang tak efisien dan bermasalah.
Selanjutnya Jokowi mengatakan bakal menjamin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan fokus dan tepat sasaran. "Karena setiap rupiah yang keluar semua harus dipastikan memiliki manfaat ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat," ucapnya.
Baca berita Boediono lainnya di Tempo.co
FIKRI ARIGI
