Indef: Orang Ekonomi Belum Tentu Cocok Jadi Pimpinan BPK

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

    Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartarti mengatakan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK harus memiliki profesionalisme tinggi.

    Baca juga: DPR Kembalikan Revisi Undang-undang BPK ke Pemerintah

    "Yang pasti BPK adalah lembaga yang dibutuhkan profesionalisme tingkat tinggi. Saya saja misalnya orang ekonomi belum tentu cocok jadi pimpinan BPK karena itu kan mengurusi dan memeriksa keuangan negara, " kata Enny usai menjadi narasumber dalam acara Polemik bertema 'Ribut Rebut Kursi Menteri' di Jakarta Pusat, Sabtu, 6 Juli 2019.

    Pada Kamis lalu, Komisi Keuangan DPR menyelesaikan tugasnya dalam menyaring dan mengevaluasi 64 orang calon anggota BPK.  Dari jumlah tersebut, separuhnya dinyatakan lanjut ke tahap berikutnya. Selanjutnya, 32 nama yang sudah tersaring akan diteruskan kepada Dewan Perwakilan Daerah untuk mendapat pertimbangan. Para senator akan memproses 32 nama itu sebelum dikembalikan kepada DPR.

    Menurut Enny, banyaknya politisi yang mendaftar sebagai anggota BPK adalah wajar. Sebab, tidak ada aturan khusus yang mengatur hal tersebut dalam Undang-Undang.

    "Itu salahnya di UU. Di UU, pemilihannya diserahkan pada DPR. Dalam UU tidak ada kriteria apapun untuk menjadi kandidat anggota BPK, " ujar dia.

    Padahal, kata Enny, BPK sebagai lembaga yang menangani pemeriksaan keuangan sangat membutuhkan orang-orang yang memahami perkembangan ekonomi dunia. Seorang pemeriksa juga harus mengerti cara mengaudit keuangan negara.

    Apabila politisi ingin menjadi anggota BPK itu, menurut Enny, tidak cukup dengan latar belakang politik saja. Mereka harus mempunyai kompetensi melakukan audit yang tidak hanya sekadar pemeriksaan administrasi.

    Maka Enny mengusulkan pemilihan anggota BPK ke depan perlu menggunakan Panitia Seleksi (Pansel) untuk melakukan penyaringan calon yang kompeten. Pemilihan tidak seharusnya dilakukan DPR karena menurutnya lembaga legislatif itu bertugas untuk konsultasi saja.

    Namun ia berharap anggota BPK yang dipilih oleh DPR nanti bisa menghasilkan anggota yang mempunyai rekam jejak dan pengalaman di bidang audit tanpa ada kepentingan politik apapun.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lima Warisan Iptek yang Ditinggalkan BJ Habibie si Mr Crack

    BJ Habibie mewariskan beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Warisannya berupa lembaga, industri, dan teori kelas dunia.