Reforminer Institute: Tak Perlu Resah Soal Piutang Lapindo

Ekskavator dioperasikan untuk pengerjaan peninggian dan penguatan tanggul lumpur Lapindo di Jatirejo, Siring, Sidoarjo, Jawa Timur, 28 Mei 2018. ANTARA/Umarul Faruq

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan pemerintah tak perlu risau menanggapi tagihan piutang dari Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya senilai Rp 1,9 triliun sebagai pengembalian biaya operasi atau cost recovery. Menurut dia, piutang tersebut tak dapat dibayar bila Lapindo belum memulai kembali produksinya. 

Baca juga: Kemenkeu: Utang Lapindo Rp 773,38 M Belum Termasuk Bunga

“Cost recovery itu akan dibayarkan tidak melalui uang cash, tapi mereka akan mengambil melalui pemotongan produksi. Sepanjang mereka enggak ada produksi, ya itu enggak akan terbayar,” ujar Komaidi saat dihubungi Tempo pada Rabu, 26 Juni 2019. 

Lapindo sebelumnya mengakui memiliki utang kepada pemerintah sebesar Rp 773 miliar. Namun, pada waktu bersamaan, Lapindo juga mengklaim memiliki piutang. Piutang tersebut berasal dari dana talangan kepada pemerintah atas penanggulangan luapan lumpur Sidoarjo pada 29 Mei 2006 hingga 31 Juli 2007. 

Piutang kepada pemerintah telah diketahui oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan saat spesial audit terhadap pembukuan Lapindo Brantas dan Minarak Lapindo pada Juni 2018. Piutang ini juga telah diverifikasi oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas melalui surat SKK Migas Nomor SRT 0761/SKKMA0000/2018/S4 dengan tanggal 10 September 2018. 

Menurut Komadi, skema pembayaran piutang ini seperti model penggarapan sawah dengan sistem bagi hasil. “(Duit) penggantiannya akan menjadi cost reduction. Jadi 85-15 bagi hasil, itu adalah pembagian dikurangi cost recovery di setiap tahun anggaran,” ujarnya. 

Adapun masa berlaku pembayaran cost recovery tersebut berbanding lurus dengan sisa masa kontrak. Komaidi mencontohkan, bila Lapindo memiliki total masa kontrak 30 tahun, namun pada tahun ke lima perusahaan mengalami masalah, biaya-biaya yang dikeluarkan selama 5 tahun masa produksi itu bisa ditagih dalam jangka waktu 25 tahun.

Komaidi memungkinkan, cost recovery yang menjadi piutang bakal hilang bila pada jangka waktu tertentu jika perusahaan tak kembali berproduksi.

Aturan pengembalian biaya operasional alias cost recovery Lapindo ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

CAESAR AKBAR






BSU Tahap Empat Cair, Perencana Keuangan Ingatkan Pemenuhan Kebutuhan sebagai Prioritas

2 hari lalu

BSU Tahap Empat Cair, Perencana Keuangan Ingatkan Pemenuhan Kebutuhan sebagai Prioritas

Perencana Keuangan mengatakan dana BSU mestinya difokuskan untuk bisa mengatasi kewajiban dulu, seperti untuk kurangi utang dan biaya anak sekolah.


Rupiah Terus di Level Rp 15.000-an per Dolar AS, BI: Utang Luar Negeri Tak Seperti 1998

5 hari lalu

Rupiah Terus di Level Rp 15.000-an per Dolar AS, BI: Utang Luar Negeri Tak Seperti 1998

Bank Indonesia (BI) memastikan, kondisi utang luar negeri (ULN) Indonesia saat ini masih sangat aman, meskipun kurs rupiah terus bertengger di level atas Rp 15.200 per dolar AS.


Ratusan Pelajar dan Mahasiswa di Bogor Kena Tipu Toko Online, Pinjam ke Pinjol untuk Naikkan Rating

5 hari lalu

Ratusan Pelajar dan Mahasiswa di Bogor Kena Tipu Toko Online, Pinjam ke Pinjol untuk Naikkan Rating

Pemilik toko online mengiming-imingi korban akan mendapat komisi 10 persen dari transaksi. Kini anak-anak itu dikejar penagih utang.


Tak Terbitkan Euro Bond Tahun Ini, Kemenkeu: Saat Ini Sedang Tidak Bagus

6 hari lalu

Tak Terbitkan Euro Bond Tahun Ini, Kemenkeu: Saat Ini Sedang Tidak Bagus

Pemerintah tak akan menerbitkan surat utang (obligasi) dalam denominasi euro atau Euro Bond pada tahun ini.


Utang Pemerintah Naik, Kini Tembus Rp 7.236,61 Triliun

7 hari lalu

Utang Pemerintah Naik, Kini Tembus Rp 7.236,61 Triliun

Utang pemerintah hingga posisi akhir Agustus 2022 telah sebesar Rp 7.236,61 triliun. Angka itu naik sekitar 1,01 persen atau Rp 73,49 triliun dari posisi Juli 2022 sebesar Rp 7.163,12 triliun.


Luhut Ingin Perikanan RI Masuk 5 Besar Dunia, Cara Healing di Tengah Ancaman Resesi

8 hari lalu

Luhut Ingin Perikanan RI Masuk 5 Besar Dunia, Cara Healing di Tengah Ancaman Resesi

Berita terkini hingga petang ini dimulai dari pernyataan Menteri Luhut soal sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang harus masuk lima besar dunia.


Stafsus Sri Mulyani: Pemerintah Sengaja Kurangi Penarikan Utang Baru

8 hari lalu

Stafsus Sri Mulyani: Pemerintah Sengaja Kurangi Penarikan Utang Baru

Stafsus Sri Mulyani menyatakan pemerintah tengah mengambil sikap mengurangi penarikan utang baru untuk membiayai APBN.


Pemerintah Kantongi Rp 10,75 Triliun dari Lelang SUN Kemarin

8 hari lalu

Pemerintah Kantongi Rp 10,75 Triliun dari Lelang SUN Kemarin

Pemerintah kembali melaksanakan lelang SUN pada 27 September 2022 untuk tujuh seri, satu seri baru dan sisanya seri hasil pembukaan kembali.


Defisit APBN Tahun Depan 2,48 Persen, PKS Ingatkan Sri Mulyani soal Tumpukan Utang

9 hari lalu

Defisit APBN Tahun Depan 2,48 Persen, PKS Ingatkan Sri Mulyani soal Tumpukan Utang

Proyeksi defisit APBN ini lebih rendah dari rancangannya yang sebesar 2,85 persen.


Aprindo Sebut BPDPKS Punya Utang Rp 300 Miliar ke Retail untuk Minyak Goreng Murah

10 hari lalu

Aprindo Sebut BPDPKS Punya Utang Rp 300 Miliar ke Retail untuk Minyak Goreng Murah

Utang itu berasal dari selisih harga keekonomian minyak goreng dengan harga jual. Pemerintah meminta peretail menjual minyak goreng murah.