Menteri Agama Gelar Uji Shahih Aturan Jaminan Produk Halal

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Agama Lukman Hakim saat memberikan keterangan kepada media terkait hasil sidang isbat 1 Syawal 1440 H di Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta, 3 Juni 2019. Berdasarkan hasil sidang, 1 Syawal 1440 H atau hari raya Idul Fitri jatuh pada hari Rabu, 5 Juni 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Agama Lukman Hakim saat memberikan keterangan kepada media terkait hasil sidang isbat 1 Syawal 1440 H di Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta, 3 Juni 2019. Berdasarkan hasil sidang, 1 Syawal 1440 H atau hari raya Idul Fitri jatuh pada hari Rabu, 5 Juni 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agama menggelar uji shahih (legal review) Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (RPMA JPH).

    Baca juga: Jokowi Resmikan Pembangunan Halal Park Senilai Rp 250 Miliar

    Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan pentingnya proses uji shahih sebagai persiapan berjalannya penjaminan produk halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag per 17 Oktober 2019.

    “Kita sudah memiliki Undang-undang tentang jaminan produk halal, juga beberapa waktu lalu sudah ada PP tentang produk halal. Karenanya dari dua produk hukum tersebut, ada bagian tertentu yang harus lebih dijabarkan agar lebih detail, operasional dan implementatif baik melalui Peraturan Menteri Agama maupun peraturan yang dibuat oleh BPJPH,” kata Lukman dalam siaran tertulisnya, Senin, 24 Juni 2019.

    Uji shahih yang diadakan di Depok itu dihadiri para penguji dari perguruan tinggi, seperti dosen Universitas Brawijaya, Malang, M. Ali Safaat dan Aan Eko Widiarto; Dosen Universitas Andalas, Padang, Khairul Fahmi. Uji shahih juga dihadiri sejumlah pejabat Kementerian Agama, khususnya BPJPH.

    Kepada peserta uji shahih, Lukman berpesan tentang lima hal. Pertama, harus cermat agar tidak ada satupun pasal atau ayat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang di atasnya.

    Kedua, memastikan draft PMA telah mengakomodasi perintah peraturan perundang-undangan di atasnya. Ketiga, draft PMA ini harus sudah bisa mewadahi aspirasi masyarakat luas. PMA Jaminan Produk Halal adalah manifestasi aspirasi masyarakat Indonesia. “Kelima, cermati agar tidak ada satupun klausul yang kemudian tidak bisa diimplementasikan, tidak bisa dilaksanakan,” katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Industri Permainan Digital E-Sport Makin Menggiurkan

    E-Sport mulai beberapa tahun kemarin sudah masuk dalam kategori olahraga yang dipertandingkan secara luas.