Utang Tembus Rp 4.571,89 T, Sri Mulyani: Tetap Terjaga Aman

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 17 Juni 2019. Raker tersebut membahasasumsi dasar makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2020. TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 17 Juni 2019. Raker tersebut membahasasumsi dasar makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2020. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan posisi utang pemerintah hingga akhir Mei 2019 yang mencapai Rp 4.571,89 triliun masih terjaga aman. Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto 29,72 persen.

    Baca juga: Utang Pemerintah Hingga Akhir Mei Naik Mencapai Rp 4.571,89 T

    "Posisi utang pemerintah masih pada level di bawah level 30 persen yaitu 29,72 persen dari PDB, di posisi tetap terjaga aman," kata Sri di kantornya, Jakarta Pusat, 21 Juni 2019.

    Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah hingga akhir Mei 2019 mencapai Rp 4.571,89 triliun. Jumlah tersebut naik sekitar Rp 43,44 triliun dibanding utang pada April lalu yang mencapai angka Rp 4.528,45 triliun.  

    Posisi utang tersebut juga naik Rp 402,8 triliun atau 9,66 persen dibanding periode yang sama tahun lalu Rp 4.169,09 triliun.

    Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total utang pemerintah berasal dari pinjaman dan surat berharga negara. Pinjaman luar negeri pemerintah pusat tercatat sebanyak Rp 775,64 triliun atau sekitar 16,97 persen. Sedangkan pinjaman dalam negeri mencapai Rp 6,9 triliun atau sekitar 0,15 persen.

    Adapun utang dari surat berharga negara denominasi rupiah mencapai Rp 2.741,1 triliun atau sekitar 59,69 persen. Sedangkan surat berharga negara denominasi valas mencapai 1.048,25 persen atau sekitar 22,93 persen.

    Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah memegang teguh prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas pengelolaan utang dengan menjadikan pinjaman dalam negeri sebagai fokus utama pemerintah beberapa tahun terakhir.

    "Jadi kita juga mulai hati-hati karena kemarin yang seperti saya sampaikan terlihat pertumbuhan ekonomi mengalami pelemahan. Namun kalau dilihat dari total penerimaan negara, kami melihat adanya sedikit sentimen positif  pada bulan Mei ini," ucap Sri Mulyani


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketentuan THR Ramadan 2021: Tidak Boleh Dicicil

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran THR Ramadan 2021 yang mewajibkan perusahaan membayarnya sesuai dengan undang-undang.