Utang Tembus Rp 4.571,89 T, Sri Mulyani: Tetap Terjaga Aman

Reporter

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 17 Juni 2019. Raker tersebut membahasasumsi dasar makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2020. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan posisi utang pemerintah hingga akhir Mei 2019 yang mencapai Rp 4.571,89 triliun masih terjaga aman. Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto 29,72 persen.

Baca juga: Utang Pemerintah Hingga Akhir Mei Naik Mencapai Rp 4.571,89 T

"Posisi utang pemerintah masih pada level di bawah level 30 persen yaitu 29,72 persen dari PDB, di posisi tetap terjaga aman," kata Sri di kantornya, Jakarta Pusat, 21 Juni 2019.

Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah hingga akhir Mei 2019 mencapai Rp 4.571,89 triliun. Jumlah tersebut naik sekitar Rp 43,44 triliun dibanding utang pada April lalu yang mencapai angka Rp 4.528,45 triliun.  

Posisi utang tersebut juga naik Rp 402,8 triliun atau 9,66 persen dibanding periode yang sama tahun lalu Rp 4.169,09 triliun.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total utang pemerintah berasal dari pinjaman dan surat berharga negara. Pinjaman luar negeri pemerintah pusat tercatat sebanyak Rp 775,64 triliun atau sekitar 16,97 persen. Sedangkan pinjaman dalam negeri mencapai Rp 6,9 triliun atau sekitar 0,15 persen.

Adapun utang dari surat berharga negara denominasi rupiah mencapai Rp 2.741,1 triliun atau sekitar 59,69 persen. Sedangkan surat berharga negara denominasi valas mencapai 1.048,25 persen atau sekitar 22,93 persen.

Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah memegang teguh prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas pengelolaan utang dengan menjadikan pinjaman dalam negeri sebagai fokus utama pemerintah beberapa tahun terakhir.

"Jadi kita juga mulai hati-hati karena kemarin yang seperti saya sampaikan terlihat pertumbuhan ekonomi mengalami pelemahan. Namun kalau dilihat dari total penerimaan negara, kami melihat adanya sedikit sentimen positif  pada bulan Mei ini," ucap Sri Mulyani






Luhut Ingin Perikanan RI Masuk 5 Besar Dunia, Cara Healing di Tengah Ancaman Resesi

5 jam lalu

Luhut Ingin Perikanan RI Masuk 5 Besar Dunia, Cara Healing di Tengah Ancaman Resesi

Berita terkini hingga petang ini dimulai dari pernyataan Menteri Luhut soal sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang harus masuk lima besar dunia.


Stafsus Sri Mulyani: Pemerintah Sengaja Kurangi Penarikan Utang Baru

7 jam lalu

Stafsus Sri Mulyani: Pemerintah Sengaja Kurangi Penarikan Utang Baru

Stafsus Sri Mulyani menyatakan pemerintah tengah mengambil sikap mengurangi penarikan utang baru untuk membiayai APBN.


Ancaman Resesi, Perencana Keuangan: Kalau Mau Healing, di Dalam Negeri Dulu

8 jam lalu

Ancaman Resesi, Perencana Keuangan: Kalau Mau Healing, di Dalam Negeri Dulu

Untuk menjaga aliran dana atau cashflow saat resesi terjadi, Aidil mewanti-wanti masyarakat untuk menekan konsumsinya.


Bel Resesi Ekonomi Dunia Berdentang, Pemerintah Belum Siap

8 jam lalu

Bel Resesi Ekonomi Dunia Berdentang, Pemerintah Belum Siap

Sri Mulyani menyoroti kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral negara-negara di dunia memicu resesi ekonomi global.


Pemerintah Kantongi Rp 10,75 Triliun dari Lelang SUN Kemarin

14 jam lalu

Pemerintah Kantongi Rp 10,75 Triliun dari Lelang SUN Kemarin

Pemerintah kembali melaksanakan lelang SUN pada 27 September 2022 untuk tujuh seri, satu seri baru dan sisanya seri hasil pembukaan kembali.


Terpopuler: Luhut Sudah Pakai Mobil Listrik, PLN Batalkan Migrasi Kompor Listrik

17 jam lalu

Terpopuler: Luhut Sudah Pakai Mobil Listrik, PLN Batalkan Migrasi Kompor Listrik

Luhut menyatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah memerintahkan para menteri menganggarkan pengadaan mobil listrik dalam APBN.


Defisit APBN Tahun Depan 2,48 Persen, PKS Ingatkan Sri Mulyani soal Tumpukan Utang

1 hari lalu

Defisit APBN Tahun Depan 2,48 Persen, PKS Ingatkan Sri Mulyani soal Tumpukan Utang

Proyeksi defisit APBN ini lebih rendah dari rancangannya yang sebesar 2,85 persen.


Banggar DPR Sepakat Anggaran Subsidi Energi Rp 211,9 Triliun, Ini Rinciannya

1 hari lalu

Banggar DPR Sepakat Anggaran Subsidi Energi Rp 211,9 Triliun, Ini Rinciannya

Alokasi subsidi energi tersebut terdiri atas subsidi bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan LPG tabung 3 kilogram sebesar Rp 139,4 triliun.


Banggar DPR dan Sri Mulyani Sepakati RAPBN 2023, Defisit Rp 598,2 Triliun

1 hari lalu

Banggar DPR dan Sri Mulyani Sepakati RAPBN 2023, Defisit Rp 598,2 Triliun

Sri Mulyani mengatakan Rancangan APBN 2023 akan dibawa ke pembicaraan tingkat II untuk disetujui dalam sidang paripurna.


Luhut Ungkap Sedang Kaji Kontribusi Ekonomi Maritim terhadap PDB Nasional Bersama BRIN

1 hari lalu

Luhut Ungkap Sedang Kaji Kontribusi Ekonomi Maritim terhadap PDB Nasional Bersama BRIN

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ia dan BRIN sedang mengkaji kontribusi ekonomi maritim produk domestik bruto atau PDB Indonesia.